nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Cecar Legislator Muara Enim Soal Aliran Dana Suap Proyek Dinas PUPR

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2019 20:43 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 03 337 2137588 kpk-cecar-legislator-muara-enim-soal-aliran-dana-suap-proyek-dinas-pupr-m4ramsILKJ.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019, terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim.

Para legislator Muara Enim yang digali kesaksiannya tersebut yakni, Indra Gani; Hendly Hadi; Faizal Anwar; Muhardi; Ahmad Fauzi; Verra Erika; Agus Firmansyah; Subahan; dan Piardi. KPK mencecar mereka terkait dana suap proyek PUPR yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Muara Enim.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait dugaan aliran dana pada pihak lain baik di eksekutif ataupun legislatif di Kabupaten Muara Enim," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

 Baca juga: KPK Periksa 9 Legislator Muara Enim Terkait Suap Proyek Dinas PUPR

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Tiga tersangka itu yakni, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kabid Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi.

Ahmad Yani diduga menerima suap sekira Rp13,9 miliar dari Robi Fahlefi. Suap itu diduga berkaitan dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan oleh perusahaan Robi. Ahmad Yani meminta bantuan kepada Elfin Muhtar agar proyek PUPR diberikan ke Robi.

 Baca juga: Penyuap Bupati Muara Enim Segera Disidang di Palembang

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini