KPK Ingatkan Stafsus Jokowi Juga Wajib Lapor Harta Kekayaan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 03 Desember 2019 14:41 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 03 337 2137401 kpk-ingatkan-stafsus-jokowi-juga-wajib-lapor-harta-kekayaan-5lZb1FFafi.jpg Presiden Jokowi bersama stafsus dari kaum milenial (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewajibkan staf khusus (stasus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan harta kekayaannya. Sebab, menurut KPK, stafsus maupun staf ahli di lingkungan Kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) setara dengan eselon 1.

Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah setelah pihaknya merampungkan pembahasan tentang kewajiban sejumlah pejabat baru di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden ataupun Menteri Kabinet untuk menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Yang menjabat sebagai Staf Khusus atau Staf Ahli, sepanjang posisi mereka setara Eselon I, maka berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN, maka mereka termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK," kata Febri melalui pesan singkatnya, Selasa (3/12/2019).

 Baca juga: 11 Pejabat Kabinet Indonesia Maju Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Saat ini, KPK masih menunggu pelaporan LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden ataupun Kementerian yang jabatannya setara Eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib lapor LHKPN.

"Perlu dipahami, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari Kerja Pencegahan yang perlu kita lakukan bersama dengan dukungan semua pihak. Penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu merupakan bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para Penyelenggara Negara pada publik," ujarnya.

 Baca juga: Sosok Menteri Harus Menjaga Kewibawaan Presiden Jokowi

Lebih lanjut, KPK memberikan kemudahan bagi para stafsus Jokowi untuk melaporkan harta kekayaannya yakni dengan mekanisme elektronik. Para penyelenggara negara, kata Febri, bisa melaporkan harta kekayaannya lewat https://elhkpn.kpk.go.id/

"Saat ini pelaporan LHKPN sudah jauh lebih mudah, dengan menggunakan mekanisme pelaporan elektronik. Para Penyelenggara Negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/. Di sana juga disediakan Video penjelasan LHKPN dan Video Tutorial agar setiap PN yang ingin mengetahui tentang LHKPN dapat dengan mudah memahaminya," terangnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini