nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Ajukan Banding atas Vonis Terdakwa Korupsi e-KTP Markus Nari

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2019 13:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 03 337 2137350 kpk-ajukan-banding-atas-vonis-terdakwa-korupsi-e-ktp-markus-nari-Fx20b1vaai.jpg Markus Nari (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap terdakwa perkara korupsi e-KTP, Markus Nari. Banding tersebut diajukan KPK ke Pengadilan Tinggi (PT DKI).

"KPK telah menyampaikan secara resmi langkah untuk melakukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Markus Nari," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (3/12/2019).

Febri menjelaskan alasan pihaknya mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Markus Nari. Kata Febri, upaya hukum tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian uang negara terkait kasus korupsi e-KTP.

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti, karena dalam putusan pengadilan tipikor tersebut, Tuntutan uang pengganti yang dikabulkan baru berjumlah USD400rb," ujarnya.

KPK

Baca juga: Markus Nari Segera Diseret ke Pengadilan Terkait Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana pokok berupa hukuman penjara 6 tahun terhadap Markus Nari. Selain itu, Markus Nari juga didenda Rp300 juta subsisair tiga bulan kurungan.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Markus Nari berupa kewajiban untuk membayar uang penggantiā€ˇ senilai 400 ribu dollar Amerika Serikat serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun pasca menjalani pidana pokok.

Menurut KPK, hukuman tersebut tidak sesuai dengan perbuatan Markus Nari yang telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. KPK meyakini bahwq Markus Nari menerima uang selain 400 ribu dolar Amerika Serikat.

"Sedangkan dugaan penerimaan lain, yaitu USD500ribu saat ini tidak diakomodir dalam Putusan tingkat pertama tersebut. Penuntut Umum KPK cukup meyakini dugaan penerimaan dari Andi Narogong melalui Irvanto di ruang Rapat Fraksi Golkar tersebut terbukti di pengadilan," kata Febri.

"Oleh karena itu, KPK mengajukan banding. Karena KPK cukup meyakini, seharusnya terdakwa terbukti menerima USD900rb atau setara lebih dari Rp12 Milyar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," sambungnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini