nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenag: Peraturan soal Majelis Taklim Bukan Intervensi Negara

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2019 11:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 03 337 2137275 kemenag-peraturan-soal-majelis-taklim-bukan-intervensi-negara-c4bta2YVni.JPG Wamenag, Zainut Tauhid Sa'adi (Foto: Okezone/Fakhri)

JAKARTA - Masyarakat diminta tidak resah dengan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Beleid itu ditujukan untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kementerian Agama (Kemenag).

"Masyarakat diminta untuk tidak perlu resah dengan adanya PMA tentang Majelis Taklim karena semangat dari PMA ini adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag, agar masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik," ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan perstertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Zainut berujar, terdaftarnya majelis taklim akan memudahkan Kementerian Agama (Kemenag) dalam melakukan koordinasi dan pembinaan. Adapun pembinaan yang dimaksudkan adalah memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jamaah dan lain sebagainya.

"Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Untuk keperluan tersebut PMA ini bisa dijadikan dasar atau payung hukumnya. Hal ini tentu perlu ada data base bagi Kemenag untuk mengetahui majelis taklim yang sudah terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan," jelas Zainut.

Untuk hal tersebut Pasal 6 ayat (1) PMA ini mengatur bahwa majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama. Dalam Pasal 6, sengaja digunakan diksi "harus", bukan "wajib" karena kata harus sifatnya lebih ke administratif, sedangkan kalau "wajib" berdampak sanksi.

"Jadi, tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," ucap Zainut.

PMA ini, lanjut dia, juga bisa menjadi panduan masyarakat saat akan membentuk majelis taklim. Misalnya, salah satu persyaratan untuk mendirikan majelis taklim adalah jamaah. Dalam regulasi ini diatur jumlahnya minimal 15 orang. Hal ini supaya majelis taklim yang dibentuk itu benar-benar ada jamaahnya, semakin banyak jemaahnya tentu semakin baik.

Selain jamaah, persyaratan lainnya adalah ustadz, pengurus, sarana tempat/ domisili, dan materi. Semuanya dijelaskan dalam PMA ini sebagai pedoman publik.

"Jadi, PMA ini lebih ke arah memberikan fasilitasi dan untuk memudahkan koordinasi dalam pembinaan majelis taklim. Bukan bentuk intervensi negara dalam pengertian negatif tetapi justru untuk menguatkan peran, fungsi dan keberadaan majelis taklim," pungkasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini