nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fadli Zon Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2019 08:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 03 337 2137198 fadli-zon-tolak-wacana-masa-jabatan-presiden-3-periode-PXFClNAkdi.jpg Waketum Gerindra, Fadli Zon (Foto: Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA - Usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali muncul dalam wacana amandemen UUD 1945. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan bahwa dirinya menolak wacana tersebut. Ia khawatir wacana itu bakal membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus.

“Saya melihat kemunculan wacana ini patut dihentikan sejak awal. Wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lain,” ucap Fadli Zon, Selasa (3/12/2019).

Ia menjelaskan, prinsip dasar saat kekuasaan dalam konteks demokrasi ialah 'pembatasan' dan 'kontrol', bukan justru melonggarkannya. Sebab, lanjut Fadli, meminjam pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung menyeleweng dan kekuasaan yang absolut, kecenderungan menyelewengnya juga absolut.

Kemudian kata Fadli dalam diskusi mengenai kekuasaan, setiap orang bahkan harus dicurigai sebagai 'orang jahat' yang perlu dikontrol. Dan, ini berlaku juga bagi 'orang besar' atau 'negarawan'.

“Sehingga, ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal,” tegas Fadli.

Lebih lanjut Fadli mengungkapkan, saat ini ada yang mengusulkan amandemen total UUD 1945, termasuk Pembukaan. “Itu kan lontaran yang miskin wawasan. Wacana liar ini bisa menyasar ke urusan dasar negara dan bentuk kesatuan atau federasi,” ucapnya.

Selain itu, dirinya memandang bahwa batang tubuh UUD memang bisa diamandemen oleh anggota MPR. Tapi kebebasan itu tak berlaku bagi Pembukaan (Preambule). Pembukaan UUD 1945 memuat 'staatidee' berdirinya Republik Indonesia, memuat dasar-dasar filosofis serta dasar-dasar normatif yang mendasari UUD.

“Sehingga, mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara ini. Pembukaan ini seperti naskah Proklamasi, tak bisa diubah. Kecuali, kita memang ingin membubarkan negara ini dan mendirikan negara baru yang berbeda,” tutur Fadli.

Lebih lanjut iamengakui hingga saat ini belum ada partai atau pejabat negara yang secara tegas mengusung wacana tersebut. Tapi ke depannya, jika publik bersikap toleran lanjut Fadli, bukan tidak mungkin isu penambahan periode jabatan presiden ini akan terus digulirkan.

“Saya berharap publik mendiskualifikasi wacana ini dari perbincangan. Sebab, yang kita butuhkan saat ini 'meremajakan' kembali reformasi, bukan malah menarik mundur kembali reformasi,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini