nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sosok Menteri Harus Menjaga Kewibawaan Presiden Jokowi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 02 Desember 2019 22:57 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 02 337 2137109 sosok-menteri-harus-menjaga-kewibawaan-presiden-jokowi-fiTXszIuXU.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Airlangga Hartarto diminta untuk peka agar tidak merangkap jabatan sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar. Mengingat, hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan, adanya rangkap jabatan itu, yang dirugikan bukan Airlangga, tetapi kewibawaan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dan rakyat pasti menyoroti hal tersebut.

"Harusnya orang yang telah dipercaya presiden itulah yang sadar posisi. Harus memilih menjadi menteri seperti diamanatkan presiden atau memilih fokus mengurus partai sebagai ketua umum," kata Pangi saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (2/12/2019).

 Baca juga: Jokowi Tetap Bela Stafsusnya soal Cuitan "Kubu Sebelah"

Seharusnya, kata Pangi, Airlangga bisa menjadikan contoh dari pemerintahan Jokowi jilid I. Pasalnya, kala itu, Presiden melarang rangkap jabatan para menteri yang diangkatnya.

"Airlangga Hartarto yang masuk kabinet di pertengahan periode pertama Jokowi menjadi pelopor sebagai menteri yang merangkap jabatan ketua umum parpol. Padahal, larangan itu jelas diatur dalam UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara," ujar Pangi.

Apalagi secara hukum, kata Pangi, larangan rangkap jabatan bagi menteri adalah hal yang gamblang. Pasal 23 ayat 1 huruf C menyebutkan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD.

 Baca juga: Pangkas Eselon III-IV, Jokowi: Kita Butuh Kecepatan Bekerja

Pangi beranggapan partai politik adalah organisasi yang salah satu sumber pendanaannya dari keuangan negara yang berasal dari APBN dan atau APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 (c) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Akibat pelanggaran UU Kementerian Negara yang dipelopori Airlangga, kini di periode kedua Presiden Jokowi bahkan, mengangkat tiga menteri sekaligus yang menjabat ketua umum partai. Mereka yakni Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra) dan Suharso Monoarfa (PPP)," papar Pangi.

Oleh karena itu, saat ini Presiden Jokowi punya kesempatan besar sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dengan menyelesaikan janjinya.

"Tradisi rangkap jabatan menteri yang dimulai dari Airlangga Hartarto harus segera diakhiri," tutup Pangi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini