nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemutakhiran Data Pemilih Mulai Dibahas DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 02 Desember 2019 19:26 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 02 337 2137061 pemutakhiran-data-pemilih-mulai-dibahas-dpr-kemendagri-kpu-dan-bawaslu-yLD0jIt9jE.jpg Rapat di DPR RI (Foto: Okezone/Harits)

Sementara terkait peraturan Bawaslu yang menyangkut sengketa pemilihan, Kemendagri menginginkan disesuaikan dengan Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tidak multitafsir.

"Terhadap rancangan peraturan Bawaslu, pandangan Pemerintah disesuaikan dengan Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tidak multitafsir," terang Bahtiar.

Tak hanya itu, Rancangan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pencalonan diminta untuk dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan Peraturan KPU.

"Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kami respon Pasal 13 dalam melakukan pengawasan verifikasi, kami harus sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bawaslu harus disinkronisasi dengan Rancangan Peraturan KPU terkait pencalonan yang sedang diajukan perubahan juga, sehingga dengan demikian fungsi pengawasan terhadap pencalonan dapat disesuaikan dengan tahapan dan persyaratan pencalonan," ujarnya.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini