nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kubu Bamsoet Minta Airlangga Ikhlas Terjadinya Estafet Ketum Golkar

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 01 Desember 2019 18:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 01 337 2136631 kubu-bamsoet-minta-airlangga-ikhlas-terjadinya-estafet-ketum-golkar-XWFYL7hpkV.jpg Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. (Foto: Ist)

JAKARTA – Tim Penggalangan Opini dan Media (Tim 9) Bambang Soesatyo meminta Airlangga Hartarto tidak maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar periode 2019–2024. Kubu Bamsoet meminta Airlangga fokus di pemerintahan sebagai menteri koordinator bidang perekonomian.

"Kami mengimbau Airlangga Hartarto tidak maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar periode 2019–2024," kata Juru Bicara Bamsoet, Viktus Murin, saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (1/12/2019).

Baca juga: Airlangga Diharapkan Bersikap Demokratis agar Golkar Tak Rawan Pecah 

Ia menuturkan, saat ini perekonomian negara dalam kondisi kurang baik. Apabila tidak ditangani secara serius, maka bisa semakin mengkhawatirkan. Maka itu, Airlangga diminta fokus menyelesaikan tantangan tersebut selaku menko perekonomian.

Airlangga Hartarto, Aburizal Bakrie, dan Bambang Soesatyo. (Foto: Dok iNews)

"Maka dengan sungguh-sungguh kami berharap, mengimbau, dan/atau mengajak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memerhatikan dan mengupayakan langkah-langkah pemulihan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional," tutur Viktus.

Baca juga: Partai Lain Diuntungkan jika Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar 

Sejalan dengan hal itu, dia berharap Airlangga ikhlas membuka kemungkinan terjadinya estafet kepemimpinan ketua umum Partai Golkar kepada Bamsoet. Langkah tersebut juga demi soliditas Golkar menyambut Pilkada Serentak 2020 dan Pilpres 2024.

"Kami mengajak Airlangga Hartarto secara ikhlas membuka kemungkinan terjadinya estafet kepemimpinan ketua umum Partai Golkar," ucapnya.

Soroti Rangkap Jabatan

Viktus juga menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan Airlangga Hartarto sebagai menko perekonomian sekaligus ketum Partai Golkar. Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terdapat larangan menteri rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayain APBN/APBD. Golkar merupakan organisasi atau parpol yang mendapat dana bantuan dari APBN.

Baca juga: Menerka Peluang Airlangga dan Bamsoet Jelang Munas Golkar 

"Dengan demikian, apabila Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengindahkan ketentuan UU 39/2008 tersebut, maka Airlangga Hartarto telah secara sadar melakukan pelanggaran terhadap UU 39/2008 dan pakta integritas antara menteri dengan presiden," ucap Viktus.

Tim 9 Bambang Soesatyo gelar konferensi pers terkait Munas Golkar. (Foto: Fahreza Rizky/Okezone)

"Lebih fatal lagi, tindakan pelanggaran oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berpotensi menyeret Bapak Presiden untuk ikut melanggar UU 39/2008," sambungnya.

Baca juga: Syarat Dukungan 30 Persen Tak Diberlakukan untuk Pendaftaran Caketum Golkar 

Viktus merasa keberatan apabila hal itu terjadi. Pasalnya, kehormatan dan kewibawaan Presiden selaku kepala negara akan tercoreng karena dihadapkan pada situasi tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini