nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Airlangga Diharapkan Bersikap Demokratis agar Golkar Tak Rawan Pecah

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Minggu 01 Desember 2019 09:44 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 01 337 2136548 airlangga-diharapkan-bersikap-demokratis-agar-golkar-tak-rawan-pecah-cM4GVwnyk9.jpg Ketua Umum Partai Golkar Airlangga (Foto: Fakhrizal/Okezone)

JAKARTA - Jelang pemilihan ketua umum Partai Golkar yang rencananya akan ditentukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang, kepemimpinan Airlangga Hartarto saat ini diharapkan tidak bersifat otoriter.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat politik Ari Nurcahyo. Ia mengatakan bahwa sifat otoriter itu rawan membuat partai yang berlambang pohon beringin ini terpecah jelang pemilihan ketua umum.

"Jadi otoriter inkumben ini sebenarnya akan menjerumuskan Partai Golkar pada perpecahan. Itu (Airlangga) sebenarnya harus berbesar hati bahwa mekanisme demokrasi harus dilaksanakan," kata Ari saat dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu (30/11/2019).

Airlangga

Baca Juga: Menerka Peluang Airlangga dan Bamsoet Jelang Munas Golkar

Direktur Eksekutif PARA Syndicate ini berharap Airlangga dapat melaksanakan Munas secara demokratis, terbuka dan menjauhkan intervensi eksekutif terlibat dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar.

Lebih lanjut, ia tidak ingin Partai Golkar sebagai partai terbesar kedua saat ini, partai tua dan modern, menggadaikan nama besarnya untuk ambisi seseorang.

"Sebenarnya cara-cara tidak demokratis itu mempertaruhkan masa depan Golkar. Partai yang paling siap melakukan modernisasi partai, tapi tidak siap dengan demokrasi. Itu kan ironis," ungkapnya.

Selain itu, Ari juga mengingatkan bahwa konsolidasi politik Presiden Jokowi yang susah payah dibangun selama ini bisa saja pupus, apabila Golkar terpecah. Dikhawatirkan akan eksodus dari partai tersebut menjadi oposisi Presiden Jokowi.

"Konstruksi ini kan kalau sampai terpecah pasti merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri bilang kalau Golkar kenapa-kenapa, ya, pemerintah yang rugi, Pak Jokowi yang rugi. Konsolidasi politik yang dilakukan Pak Jokowi menjadi sia-sia," tegas Ari.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa memprotes syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar dengan menyertakan dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara.

Menurut, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30 persen dari DPD.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini