Putusan MK Dinilai Kuatkan Peradi sebagai Organisasi Tunggal Advokat

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Sabtu 30 November 2019 04:06 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 30 337 2136261 putusan-mk-dinilai-kuatkan-peradi-sebagai-organisasi-tunggal-advokat-UvKeGwNRso.JPG Mahkamah Konstitusi (Foto: Okezone)

Fahri menambahkan, dalam kaitan tersebut, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyumpahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Oleh karena itu, dia menambahkan, konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan MK berkaitan dengan penyumpahan menjadi Advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain Peradi harus segera menyesuaikan dengan organisasi Peradi, hal itu adalah perintah MK.

”Sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan-Putusan MK tersebut di atas bahwa Peradi-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat seperti bunyi putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006,” ujarnya.

Berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (single bar) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (multibar) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah.

Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia, vide putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014 dan putusan MK Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015 silam.

Penegasan Mahkamah terhadap organisasi advokat melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusannya tidak dapat dilepaskan dari keinginan yang kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) yang dapat diwujudkan dengan memberikan penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (justiciabelen), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat.

Fahri menilai, dengan telah ditegaskannya kembali pada pertimbangan hukum di atas, maka sesungguhnya MK berpendirian terhadap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara a quo tidak ada persoalan konstitusionalitas. Sebab, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 1 Ayat (4), Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2).

Kemudian, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1), ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7), Pasal 27 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5), Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), dan Ayat (5), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 33, termasuk Penjelasan Pasal 3 huruf f dan Pasal 5 Ayat (2) UU Advokat, sejatinya yang menjadi genus adalah norma Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang termasuk juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.

”Sehingga, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut merupakan wujud adanya konsekuensi yuridis dengan telah terbentuknya organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang secara lengkap telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan-Putusan tersebut di atas,” ujarnya.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini