Golkar Dikhawatirkan Pecah Pasca-Munas

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Sabtu 30 November 2019 01:12 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 30 337 2136241 golkar-dikhawatirkan-pecah-pasca-munas-QlsJAfDbbv.jpg Agun Gunandjar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Politikus senior Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengaku khawatir partai berlambang beringin bakal kembali pecah, apabila para calon ketua umum menggunakan cara-cara tidak demokratis dan membawa intervensi melalui pejabat.

"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan, akan banyak kader Partai Golkar pada yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi besar-besaran. Kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," ujar Agun kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Baca Juga: Golkar Harap Partai Politik Bisa Lebih Berperan dalam Pendidikan Pancasila 

Agun pun turut menyoroti mengenai salah satu syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar yakni soal mewajibkan 30 persen dukungan dari anggota partai saat Munas mendatang. Karena itu, dia pun mempertanyakan ihwal peraturan tersebut. Karena seharusnya pemberian dukungan dimulai ketika Munas dibuka, bukan sebelumnya.

"Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, saya wajib pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas. Dengan cara apa? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari. Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya," ujarnya.

 Partai Golkar Foto: Ist

Oleh sebab itu, dia memandang persyaratan 30 persen itu di awal saat pendaftaran dikhawatirkan membuat para pemilik suara tidak terbuka dan takut memberikan dukungannya kepada calon di luar Airlangga secara terbuka.

Ia meminta kebijakan itu dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil. Dikatakannya, intimidasi terhadap pengurus daerah sebagai pemilik suara bukanlah isapan jempol.

"Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal itu terjadi seperti ini menurut hemat saya harus dilawan. Termasuk misalkan proses pencalonan," tutur dia.

Baca Juga: Gelar Pendidikan Politik, Golkar Mantapkan Ideologi Pancasila 

Tak lupa, Agun juga mengingatkan agar menteri-menteri dari Golkar di Kabinet Joko Widodo - Ma'ruf Amin, tak ikut serya Munas. Karena dia meyakini Presiden Jokowi melepaskan pemilihan ketua umum Golkar secara jujur dan adil.

"Kalau para menteri yang terlibat, terkait hal itu turun gunung ke bawah, justru harusnya mencegah kecurangan. Hei, parpol jangan sekali-sekali mau menang (dengan cara tak demokratis, red). Menang harus dengan cara-cara demokratis seperti membuat mekanisme pemilihan yang selurus mungkin," kata Agun.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini