nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Eks Kakanwil BPN Jatim Tersangka Gratifikasi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 29 November 2019 19:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 29 337 2136172 kpk-tetapkan-eks-kakanwil-bpn-jatim-tersangka-gratifikasi-JXftollkDR.jpg Juru Bicara KPK, Febri (Foto: Okezone/Putera)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita (GTU) sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait pendaftaran tanah.

Gusmin juga diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat. Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan satu tersangka lainnya, yakni Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat, Siswidodo (SWD).

"KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Pejabat Badan Pertanahan Negara terhitung tanggal 4 Oktober 2019, dengan dua orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

KPK

Baca Juga: Pejabat BPN dan PT IPU Dilaporkan ke KPK

Syarif menejelaskan, sebagai Kakanwil BPN, Gusmin memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

"Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, tersangka Gusmin selaku Kakanwil BPN Provinsi Kalimatan Barat dibantu oleh tersangka Siswidodo selaku Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, dan pada tahun 2016 selaku Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan," papar Syarif.

Sebelum memberikan izin HGU, kata Syarif, terdapat proses pemeriksaan tanah oleh Panitia yang dibentuk oleh tersangka Gusmun selaku Kakanwil BPN. Susunan Panitia antara lain adalah tersangka Gusmin sebagai Ketua merangkap anggota Panitia dan tersangka Siswidodo sebagai anggota.

"Atas dasar pertimbangan dari Panitia B, Kakanwil BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU dan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN RI," tutur Syarif.

Berdasarkan penyidikan, terdapat penerimaan sejumlah terkait perkara ini senilai Rp223 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya.

Selain itu, uang tunai yang diterima oleh tersangka Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya yang kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi.

"Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kwitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain," tutur Syarif.

Bahkan, disinyalir tersangka Siswidodo juga memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian, kedua tersangka itu juga tidak pernah melaporkan penerimaan uang-uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang-uang tersebut diterima.

Atas perbuatannya, dua tersangka disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini