nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

IPW: Jadi Ketua KPK, Firli Bahuri Tak Perlu Mundur dari Polri

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 29 November 2019 18:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 29 337 2136117 ipw-jadi-ketua-kpk-firli-bahuri-tak-perlu-mundur-dari-polri-qk3nRmI1Pp.JPG Komjen Pol Firli Bahuri (Foto: Okezone.com/Puteranegara)

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan bahwa Kabaharkam Polri, Komjen Pol Firli Bahuri tidak perlu mengundurkan diri dari institusi Polri usai resmi dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Firli tidak perlu mundur dari Polri karena tidak ada Undang-undang yang mengatur atau menyatakan bahwa perwira tinggi aktif Polri yang terpilih menjadi pimpinan KPK harus mundur dari Polri," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Selain tidak ada Undang-undang yang mengatur, Neta menyebut, masa aktif Firli sebagai pejabat tinggi Polri juga sudah tidak lama lagi. Sehingga, ketika nanti menjabat Ketua KPK, Firli akan memasuki masa pensiun.

"Selama ini, perwira tinggi Polri yang terpilih jadi pimpinan adalah purnawirawan sehingga tidak dipermasalahkan baik oleh internal KPK maupun eksternal KPK," tuturnya.

Di sisi lain, Neta menyinggung adanya kekhawatiran segelintir oknum yang merasa menjadi penguasa di KPK. Mereka, kata Neta, ketakutan melihat kehadiran Firli, terutama oknum-oknum yang disebut-sebut "polisi taliban".

"Padahal bagi masyarakat luas tidak masalah apakah Firli jenderal aktif atau tidak. IPW melihat ada dua hal yang membuat orang-orang yang sok kuasa di KPK ketakutan pada Firli. Pertama, Firli pernah menjadi Deputi Penindakan KPK sehingga dia tahu persis borok-borok dan orang-orang yang menjadi biang kerok di lembaga antirasuah itu," sebut Neta.

Selain itu, sambung dia, Firli akan mereformasi KPK dengan paradigma baru yang tentunya kepentingan segelintir orang-orang di KPK akan tersapu.

"Kedua hal itu akan mudah dilakukan Firli dan tidak ada yang berani mengganggunya, mengingat Firli adalah jenderal aktif, yang jika terjadi aksi boikot oleh kelompok 'polisi taliban', Firli tinggal mengerahkan para penyidik dari Polri," tutur Neta.

Menurut Neta, Lebih baik para 'polisi taliban' di KPK fokus pada pemanggilan paksa terhadap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang berusaha menghindar terhadap pemanggilan KPK.

Selain itu, menjelang berakhirnya masa tugasnya pertengahan Desember mendatang, para pimpinan KPK harus menjadikan kasus Muhaimin sebagai "bonus" kariernya di KPK maupun imbalan akhir tahun buat masyarakat, terutama masyarakat antikorupsi.

"Apalagi disebut-sebut KPK sudah punya alat bukti yang kuat dalam kasus Muhaimin, di antaranya CCTV, apalagi yang harus diragukan. Jika Muhaimin menghindar, KPK bisa melakukan pemanggilan paksa. Jadi, daripada mempermasalahkan Firli, orang-orang yang merasa punya kuasa di KPK, lebih baik fokus melakukan pemanggilan paksa kepada Muhaimin agar kasusnya tuntas, sebelum akhir tahun," tuntasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini