nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gugatan Jabatan 12 Wakil Menteri ke MK Dinilai Salah Alamat

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 29 November 2019 14:07 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 29 337 2135954 gugatan-jabatan-12-wakil-menteri-ke-mk-dinilai-salah-alamat-0CkHsSvjjr.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gugatan terhadap posisi 12 wakil menteri (wamen) pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai salah alamat. Pengamat hukum tata negara Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam berpendapat, permohonan uji materi tersebut hanya membuang-buang waktu.

Menurutnya, kedudukan wakil menteri konstitusional oleh MK melalui putusan Nomor 79/PUU/IX/2011.

“Tidak ada yang baru gugatan yang diajukan. Pasal dan argumentasinya sama, ini kan lagu lama kaset baru. Hal tersebut sudah lengkap dipertimbangkan oleh MK, di mana posisi dan kedudukan wakil menteri melalui putusan Nomor 79/PUU/IX/2011 konstitusional. Saya yakin MK akan menyatakan nebis in idem," kata Saiful, Jumat (29/11/2019).

Menurutnya, jika alasan uji materi yang digunakan hanya menyatakan tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 79/PUU/IX/2011 seperti yang didalilkan dalam permohonan, maka jelas hal itu salah alamat. Sebab, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK bukan wilayah kompetensi lembaga itu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Baca juga: Posisi Wakil Menteri Digugat ke MK, Jokowi: Undang-undangnya Kan Jelas

Sehingga, ia menyarankan penggugat mencabut uji materi yang diajukan karena hanya akan menyita waktu saja.

“Saya sudah membaca dengan seksama permohonan yang diajukan, bahwa alasan pengujian dikarenakan Presiden dianggap tidak sesuai dengan putusan Nomor 79/PUU/IX/2011. Tentu kalau alasannya demikian, bukan wilayah MK untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketidaksesuaian tersebut, lanjut dia, merupakan wilayah pengadilan yang lain untuk menilainya," paparnya.

Meski begitu, ia menghormati hak warga negara dalam mempertahankan hak-haknya termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja jangan sampai gugatan posisi wamen ke MK tersebut terkesan hanya untuk mendongkrak popularitas semata.

Baca juga: Advokat Gugat ke MK, Minta 12 Jabatan Wakil Menteri Dihapus

“Tesis saya tentang wakil menteri, dan saya tahu betul kedudukan dan posisi itu. Karena saya pernah membahasnya dalam tesis pada saat mengambil S2 di Fakultas Hukum UI dan menerbitkannya dalam bentuk buku," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan Jokowi (Rejo), Darmizal mengaku sependapat dengan Saiful. Menurutnya, kedudukan wakil menteri tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa jabatan itu jelas konstitusional.

"Jeda waktu yang cukup lama antara pelantikan menteri dengan wakil menteri membuat Presiden punya banyak waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan. Saya yakin saat mengangkat wakil menteri Presiden Jokowi berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk menteri yang akan diberi wakil menteri," kata Darmizal.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini