nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perindo : Gugatan Posisi 12 Wamen ke MK Salah Alamat

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 29 November 2019 07:24 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 29 337 2135789 perindo-gugatan-posisi-12-wamen-ke-mk-salah-alamat-F3zyPaKkey.jpg Jokowi bersama para Wakil Menteri (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ahmad Rofiq menegaskan, gugatan posisi 12 Wakil Menteri (Wamen) kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah alamat. Sebab, penunjukan Wamen merupakan hak dan kewenangan presiden.

"Gugatan ke MK ini salah alamat, karena presiden menunjuk wamen itu bagian hak dan kewenangan presiden," kata Ahmad Rofiq kepada Okezone, Jumat (29/11/2019).

Jokowi bersama Wakil Menteri

Menurut Rofiq, penunjukan 12 Wamen tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

"Nah yang mengetahui bahwa diperlukan dibentuk wamen atau tidak itu kan user nya. User dalam hal ini adalah presiden," ucapnya.

Sekadar informasi, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) menggugat jabatan 12 Wamen kabinet Indonesia Maju ke MK pada Rabu, 27 November 2019. Mereka menggugat posisi Wamen agar dihapuskan karena dinilai memboroskan anggaran negara dan tumpang tindih dalam struktur kementerian.

Rofiq meyakini gugatan para pengkaji hukum tersebut ditolak oleh MK. Pasalnya, Rofiq menilai gugatan tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas. "Saya berkeyakinan bahwa gugatan ini akan di tolak oleh MK karna tidak berdasar sama sekali," katanya.

Baca Juga : Ini Syarat Caketum Partai Golkar yang Boleh Maju di Munas

Lebih lanjut, Rofiq menjelaskan alasan Presiden Jokowi mengangkat 12 wamen di kabinet kerjanya. Kata Rofiq, Presiden Jokowi punya fokus mempercepat program kerjanya untuk lima tahun kedepan.

"Presiden ingin speed up, mempercepat seluruh program yang telah dicanangkan selama 5 tahun kedepan. Jadi perlu ada wamen di kementerian tertentu agar memenuhi target pencapaian. Sekalipun wamen bukan anggota kabinet, namun wamen dapat mengerjakan sesuai perintah presiden atau menteri yang bersangkutan," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini