nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Minta BPS Evaluasi Data Kemiskinan di Seluruh Daerah

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Kamis 28 November 2019 20:30 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 28 337 2135704 dpr-minta-bps-evaluasi-data-kemiskinan-di-seluruh-daerah-q0uHPDmvKa.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi data kemiskinan yang ada di seluruh daerah. Sebab, semua kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada data yang valid, terutama dalam merancang dan memastikan program apa yang hendak dilakukan.

"Dengan data-data yang tidak konsisten untuk satu objek yang sama antara kementerian dan pemerintah daerah bisa dibayangkan efektivitas program pembangunan yang selama ini kita lakukan, dan juga rawan akan adanya kepentingan politis dan golongan,” katanya di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ia mengaku masih menemukan beberapa data yang sampai saat ini masih amburadul dan tidak tepat sasaran. Sehingga, masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Beasiswa Pendidikan, tidak tepat sasaran.

Ilustrasi

"Dari penelusuran dan dialog langsung dengan masyarakat bawah, banyak warga mampu ikut menikmati bantuan tersebut, sehingga, jatah bantuan untuk warga yang kurang mampu pun berkurang," ujarnya.

Ia mendesak BPS agar segera melakukan evaluasi data kemiskinan. Apalagi, Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2019 tentang Satu Data sudah diterapkan.

"Saya sudah melakukan cek di dapil saya, pihak Ketua RT hingga Kepala Desa sudah memberi data baru terkait penerima PKH, KIS, Rastra, dan lain - lain, namun data statistik pemerintah tidak sesuai dengan data di lapangan dan malah pejabat juga mendapatkan bantuan tersebut,” kata dia.

Ia menilai, program-program bantuan dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sudah bagus. Namun sayangnya, data yang didapatkan untuk program tersebut tidak mutakhir, sehingga ada beberapa yang kurang tepat sasaran.

Politikus PKB itu juga meminta pemerintah untuk terbuka dengan DPR RI tentang data yang dijadikan rujukan untuk membuat program-program pembangunan.

“Bila eksekutif mau sinergi data dengan legislatif, pasti semua permasalahan bangsa bisa kita carikan solusi dan penyelesaian bersama, karena pada dasarnya kita adalah negara yang kaya Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam,” ujar dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2019 tentang Satu Data. Aturan itu Ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2019 dan pemberlakuannya tanggal 17 Juni 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini