nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Persoalkan Khilafah di AD/ART FPI, Menag: Isinya Beda dengan HTI

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 28 November 2019 18:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 28 337 2135639 mendagri-persoalkan-khilafah-di-ad-art-fpi-menag-isinya-beda-dengan-hti-hEhOLxa5lh.jpg Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi angkat bicara ihwal pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebutkan sejumlah permasalahan di dalam AD/ART FPI, hingga membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas tak kunjung keluar.

Menurut Fachrul, kata-kata khilafah yang ada di dalam AD/ART FPI berbeda dengan paham khilafah yang dianut ormas lainnya semisal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Ya paham saya, masih menyebut itu, meskipun kami tanya penjelasannya itu yang dimaksud beda dengan HTI, setelah kita baca berbeda dengan HTI,” ungkap Fachrul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dia meyakini bila setiap komponen bangsa yang memiliki keinginan bersama membangun bangsa dan negara maka patut untuk didorong, bukan sebaliknya dipermasalahkan. Apalagi menurutnya, FPI sudah menyatakan setia terhadap NKRI dan Pancasila, serta tidak akan melanggar hukum.

“Kami beginilah ya kalau semua komponen bangsa ini sama-sama memajukan bangsa ini kenapa sih gitu. Kalau ada hal yang masih diragukan, kita coba deal dengan dia,” tuturnya.

Fachrul Razi.

Lebih lanjut mengenai poin-poin AD/ART yang masih menjadi keraguan dalam perpanjangan SKT FPI, menurut Fachrul hal itu masih bisa didiskusikan kembali.

“Misalnya kan saya sependapat tadi kan ada apa Mendagri mengatakan ada poin-poin yang masih diragukan, ya kita deal aja dengan dia, bisa enggak Anda mengubah ini jadi begini gitu. Jadi enteng-enteng ajalah kita menata hidup,” kata Fachrul.

Sebelumnya diberitakan, Tito Karnavian mengatakan bahwa sejatinya terkait SKT FPI masih dalam kajian Kemenag, walaupun sudah menandatangani surat di atas materai untuk setia terhadap Negara dan Pancasila.

Kajian tersebut dilakukan karena terdapat kendala lantaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) visi-misi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiah.

“Tapi problemnya di AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Di AD/ART itu di sana disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah,” tutur Tito dalam rapat Komisi II DPR, hari ini.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini