KPK: Vonis Bebas Sofyan Basir Bukanlah Putusan Bebas Murni

Muhamad Rizky, Okezone · Kamis 28 November 2019 16:21 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 28 337 2135579 kpk-vonis-bebas-sofyan-basir-bukanlah-putusan-bebas-murni-iZXz1u5Ise.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tipikor, yang memvonis bebas mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir ke Mahkamah Agung (MA) hari ini.

"Siang ini, KPK telah menyerahkan memori kasasi sebagai bagian dari proses upaya hukum, terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Sofyan Basir," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11/2019).

Febri mengatakan, penyerahan memori kasasi itu dilakukan melalui panitera Pengadilan Tipikor. Pihaknya juga menyertakan bukti tambahan berupa rekaman sidang.

"Dua tambahan bukti prinsip yaitu, 12 keping CD rekam sidang di Pengadilan Tipikor dan BAP Sofyan Basir saat memberikan keterangan dalam penyidikan dengan tersangka Eny Maulani Saragih pada 20 Juli 2018," tuturnya.

 Baca juga: KPK Serahkan Memori Kasasi Terkait Vonis Bebas Sofyan Basir ke MA

Menurut Febri, penyerahan memori kasasi itu dilakukan KPK lantaran lembaga antirasuah itu menilai, bahwa vonis bebas terhadap Sofyan Basir bukanlah putusan bebas murni.

"Kami melihat, majelis hakim sendiri mengakui dalam pertimbangannya bahwa terdakwa Sofyan Basir telah terbukti melakukan perbuatan memberikan kesempatan, sarana dan keterangan untuk mempercepat proses kesepakatan PLTU MT Riau-1," tambahnya.

 Baca juga: Tunggu Salinan Putusan Bebas Sofyan Basir, KPK Belum Ajukan Kasasi

Majelis hakim kata Febri, juga sependapat adanya upaya yang dilakukan oleh terdakwa Sofyan Basir untuk memberikan sarana, kesempatan. Namun majelis hakim berpendapat karena Sofyan Basir tidak mengetahui akan adanya penerimaan suap oleh Eni Maulani Saragi dari Johanes Budisutrisno Kotjo, maka ia tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan.

"Semestinya jiika majelis hakim berpendapat seperti itu, seharusnya putusan yang dihasilkan adalah putusan Lepas," terangnya.

Selain itu, berdasarkan analisis KPK, ditemukan sejumlah bukti dan fakta yang belum dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Tipikor. Dimana ada beberapa fakta yang menguatkan pendapat JPU.

Dimana dalam keterangan Eni Maulani Saragih, ia pernah menyampaikan pada Sofyan Basir bahwa ia ditugaskan oleh Setya Novanto untuk mengawal proyek Johanes B. Kotjo guna mendapatkan proyek pembangunan PLTU Riau 1 untuk kepentingan pengumpulan dana untuk partai.

"Eni juga meminta Sofyan Basir bertemu Setya Novanto dan pertemuan akhirnya dilakukan setelah itu dan ada pembicaraan agar proyek PLTU 35.000 watt di Jawa dikerjakan oleh Johanes B. Kotjo," ungkapnya.

Lebih jauh, Eni juga menyampaikan Sofyan Basir berpesan agar anak-anaknya di PLN diperhatikan juga oleh Kotjo. Dimana ada kesesuaian bukti keterangan tersebut dengan whatsapp antara Eni dan Johanes Kotjo.

Dalam BAP Sofyan Basir pada tanggal 20 Juli 2018, dimana diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Eni Maulani Saragih, pada poin 10 juga menjelaskan bahwa Eni merupakan penghubung antara Johanes dan Sofyan Basir.

"BAP ini menurut KPK masuk dalam kategori alat bukti surat. Meskipun terdakwa Sofyan Basir menarik keterangannya yang disampaikan saat menjadi saksi pada 20 Juli 2018 namun terdakwa tidak dapat menyampaikan alasan penarikan keterangan yang logis dan pantas," tambahnya.

Bahkan terdakwa mengakui memberikan keterangan tersebut tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik KPK. Selain itu, KPK juga menguraikan bahwa dalam membuktikan pembantuan sesuai Pasal 56 ke-2 terdakwa tidak harus ikut menerima Fee. Bahkan ahli a de charge yang diajukan terdakwa.

"Justru jika terdakwa menerima Fee maka ia dapat diproses karena melakukan Penyertaan, bukan sekedar pembantuan saja. Sehingga, KPK meyakini seharusnya perbuatan pembantuan melakukan suap tersebut terpenuhi," tambahnya.

"Dan penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Agung berkenan menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan KPK, kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, serta menjatuhkan pidana sesuai tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya," tutup Febri.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini