Anggaran Blanko E-KTP Selalu Kurang, Tito: Teman-Teman di Kemendagri Masih Trauma

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 28 November 2019 13:40 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 28 337 2135500 anggaran-blanko-e-ktp-selalu-kurang-tito-teman-teman-di-kemendagri-masih-trauma-iPQT6VbM8W.jpg Mendagri Tito saat RDP dengan Komisi II DPR (foto: Okezone.com/Harits)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutarakan akar masalah mengapa blangko e-KTP yang selalu kurang. Dikarenakan, menurut Tito Dirjen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kesekertariatan Jenderal Kemendagri masih memiliki rasa trauma dengan kasus e-KTP itu.

“Jujur kami melihat teman-teman di Kemendagri terutama Dukcapil dan Kesekjenan ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu. Sehingga nyaris lama, nanti ngajukan anggaran diperiksa lagi,” ujar Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (28/11/2019)

 Baca juga: Mantan Anggota DPR Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara di Kasus E-KTP

Begitu pula, lanjut Tito, di Kementrian Keuangan (Kemenkeu) sangat berhati-hati apabila anggaran terkait e-KTP ini. “Teman-teman di Kemenkeu sangat berhati-hati, ketika sudah menyangkut nomenklatur e-KTP, sangat hati-hati,” jelas Tito.

Namun kini Tito berujar, trauma akan kasus e-KTP ini pun di jajaran Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kesertariatan Jendral Kemendagri sudah berangsur menghilang.

 Baca juga: Novel Baswedan Luruskan Isu 'Miring' Soal Foto Bersama Gubernur Jakarta

Karena itu, Tito mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk meminta penambahan anggaran selama untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

“Saya sampaikan jangan kita nyari selamat tapi masyarakat jadi korban. Itu harus kita perbuat, tapi taat azas dan kita bekerja dengan membangun hubungan dgn semua stakeholder, termasuk meyakinkan Kemenkeu sepanjang itu untuk hal yang benar,” tegas Tito.

“Juga memohon dukungan dari mitra dari legislatif. Dari komis 2 terutama juga untuk bantu berempati untuk bantu selesaikan masalah blangko. Ini merupakan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar bagi masyarakat Indonesia,” tambah Tito.

Diketahui sebelumnya saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan pergeseran anggaran yang dimiliki lembaganya. Ataupun pergeseran anggaran itu dilakukan untuk pemenuhan blanko KTP elektronik (e-KTP) yang saat ini masih kurang.

“Pergesaran anggaran antar komponen. Kami sampaikan ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan blangko KTP elektronik tahun 2019,” ungkap Tito saat rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 26 November 2019.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini