nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kritisi Ide Jabatan Presiden 3 Periode, PKS : Mau Nostalgia Orde Baru?

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 28 November 2019 08:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 28 337 2135356 kritisi-ide-jabatan-presiden-3-periode-pks-mau-nostalgia-orde-baru-OC7iM6s0Iq.jpg Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. (Foto : Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera‎ (PKS), Mardani Ali Sera mengkritisi munculnya wacana tiga periode untuk jabatan presiden. Menurut Mardani, wacana tersebut menimbulkan otoritarianisme yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Tak hanya itu, penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dapat berdampak buruk bagi reformasi di Indonesia. Jika wacana tersebut benar-benar terjadi, Mardani menekankan, akan menjadi kemunduran bagi sistem demokrasi di Indonesia.

"Saya heran masih ada pihak-pihak yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden. Saya pikir jelas usulan itu membahayakan bagi reformasi yang sedang berjalan. Masa mau nostalgia otoritarianisme Orde Baru lagi?" kata Mardani kepada Okezone, Kamis (28/11/2019).

Lebih lanjut Mardani menyebutkan, wacana penambahan masa jabatan untuk presiden sebenarnya tak hanya mencuat pada pemerintahan Jokowi. Kata Mardani, ‎wacana tersebut pernah bergulir pada 2010.

"Dulu tahun 2010 sempat juga isu ini berkembang. Sekarang setelah presiden Jokowi terpilih kembali mulai kembali dikembangkan usulan serupa dan bahkan dipilih lagi oleh MPR. Jangan-jangan mau menciptakan 'despotisme' lagi," ujarnya.

Mardani Ali Sera Foto/Okezone

Anggota Komisi II DPR RI tersebut meminta isu yang dinilainya kontra produktif dengan proses demokratisasi di indonesia tersebut tidak dilanjutkan. Itu karena saat ini proses demokrasi di Indonesia dianggapnya sudah berjalan cukup baik.

"Indonesia sudah lebih baik dalam demokrasinya dibandingkan era Orde Baru. Yang baik itu lihat ke depan, belajar dari pengalaman masa lalu, ambil pelajaran yang baik dan hilangkan yang buruk," tuturnya.

Baca Juga : Demokrasi Dinilai Berjalan Mundur jika Masa Jabatan Presiden Ditambah

Mardani mengingatkan agenda awal gerakan reformasi adalah membentuk ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diperkuat di perubahan pertama UU 1945 di Pasal 7 bahwa Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Di titik ini Indonesia mulai berpijak dan berharap masa depan lebih cemerlang lagi, masa mau mundur?" ujarnya.

Baca Juga : Masa Jabatan Presiden Dua Periode Dinilai Sudah Sesuai Semangat Reformasi

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini