nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wacana Pengembalian Pilpres ke MPR Disebut Merawat Sistem Oligarki

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 28 November 2019 00:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 27 337 2135280 wacana-pengembalian-pilpres-ke-mpr-disebut-merawat-sistem-oligarki-Nq2HT5MHJu.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam menilai usulan mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak tepat lantaran hanya akan merawat sistem oligarki.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan Safarianshah Zulkarnaen mengatakan, pengembalian pemilihan ke MPR justru akan menghambat hak politik masayarakat dalam memilih pemimpinnya.

"Kalau dipilih melalui MPR sangat bisa dimungkinkan akan merawat oligarki kekuasaan dan tersumbatnya kontestasi gagasan dari masyarakat karna demokrasi dijegal dengan konsesus demokrasi yang hanya ada di MPR," katanya kepada Okezone, Rabu (27/11/2019).

Ilustrasi Shutterstock

Menurutnya, pengembalian pemilihan ke MPR juga bentuk penghianatan terhadap sistem demokrasi yang saat ini tengah berjalan di masyarakat. Bahkan tak menutup kemungkinan hal itu menyebabkan mundurnya indikator indeks demokrasi di Indonesia.

Ia mempertanyakan jika alasan dikembalikannya pilpres ke MPR hanya untuk menekan biaya yang tinggi dalam pemilu. Menurutnya tak menutup kemungkinan biaya akan tetap besar jika pemilihan ada di MPR.

"Kalau itu dirasa jadi masalah, pengembalian ke MPR hukan obat yang tepat. Karna cost politik akan tetap ada dan bahkan lebih banyak karna kaum elitis aja yang terlibat," paparnya.

Di sisi lain kata dia, Indonesia tidak terbiasa dengan adanya oposisi yang konsisten sebagai kekuatan politik pembanding. Sehingga hal itu justru bisa menjadi 'mainan' bahi elite politik.

"Sepertinya pemilihan melalui MPR akan mudah terkonsolidasi karena kekuasaan semata jadi agama bagi para politisi," tambahnya.

Baca Juga : PBNU Usul Pilpres Dikembalikan ke MPR

Menurutnya yang harus dilakukan bukan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR melainkan perbaikan dalam nilai demokrasi sehingga tidak menimbulkan masalah baik dari segi cost politik maupun cost sosial lainnya.

"Yang perlu dilakukan itu perbaikan tatanan nilai demokrasi dalam kontestasi pemilu sehingga masalah cost politik hanya salah satu dari bagian dari masalah yang besar dalam spektrum politik Indonesia," tukasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil mengusulkan pemilihan presiden (Pilpres) untuk dikembalikan ke lembaga MPR. Hal tersebut karena dinilai sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 terlalu banyak mudarat, ketimbang manfaatnya.

"Tentang Pilpres kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai menimbamg mudharot dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujarnya setelah melangsungkan silaturahmi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Menurut dia, dikembalikannya pilpres ke MPR itu bukan suatu kemunduran demokrasi. "Demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menujukan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini