Share

JPU KPK Minta Hakim Panggil Paksa Beberapa Saksi Kasus Romi

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 27 November 2019 17:49 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 27 337 2135159 jpu-kpk-minta-hakim-panggil-paksa-beberapa-saksi-kasus-romi-UJHZVcvF8U.jpg Romi di KPK (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta kepada Majelis Hakim untuk membuat panggilan paksa kepada beberapa saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi).

JPU KPK berpandangan ada beberapa saksi yang dinilai tidak kooperatif lantaran tidak mau memberikan kesaksian di proses meja hijau. Oleh karena itu, JPU meminta majeli hakim untuk mengeluarkan penetapan pemanggilan paksa terhadap saksi-saksi itu.

"Izin Yang Mulia, mengingat ada saksi yang beberapa kali kami hadirkan enggak bisa, kami hubungi juga enggak bisa, kemudian ada tempatnya (namun) enggak diketahui keberadaanya di mana, mohon nanti kalau memang kami butuhkan, mohon dikeluarkan pemanggilan paksa Yang Mulia," kata Jaksa KPK, Wawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Romi

Baca Juga: OTT Ketum PPP Romi Diduga terkait Jual-Beli Jabatan di Kemenag

Namun, JPU Wawan tidak mengungkap siapa saja saksi yang dianggap tidak kooperatif. Majelis hakim pun belum bersedia merespons permintaan jaksa.

Persidangan sendiri dilanjut hari ini untuk mendengarkan ‎keterangan dua orang saksi. Padahal yang dipanggil oleh Jaksa adalah empat orang.

"Semula kami menghadirkan 4 (orang untuk sidang hari ini) namun hanya 2 yang datang," ujar Jaksa Wawan.

Sekadar diketahui, Romi diduga menerima suap dari mantan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik, M Muafaq Wirahadi, terkait promosi jabatan.

Jaksa KPK menyebut perbuatan itu dilakukan Rommy bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Bahkan KPK pernah menyita sejumlah uang dari laci meja kerja Lukman Hakim.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini