nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Posisi Wakil Menteri Digugat ke MK, Jokowi: Undang-undangnya Kan Jelas

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 27 November 2019 17:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 27 337 2135143 posisi-wakil-menteri-digugat-ke-mk-jokowi-undang-undangnya-kan-jelas-mCpedyzRuH.jpeg Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pengangkatan 12 Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju sudah sesuai dengan undang-undang. Dia juga tak sepakat jika penunjukan Wamen dianggap memboroskan anggaran negara.

"Undang-undangnya kan juga tercantum jelas," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019), menanggapi adanya pihak yang menggungat soal posisi Wakil Menteri ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Advokat Gugat ke MK, Minta 12 Jabatan Wakil Menteri Dihapus

Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara besar dengan 17 ribu pulau serta dihuni 267 juta penduduk jiwa sehingga membutuhkan posisi Wamen dibeberapa kementerian.

 Wamen Kabinet Indonesia Maju

Presiden Jokowi bersama 12 wakil menteri (Okezone.com)

"Itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban berat, tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, butuh cek lapangan, kenapa kita berikan. Contoh saja BUMN, 143 perusahaan, hanya dipegang oleh menteri, ya sangat berat," ujar Jokowi.

 Baca juga: Susunan Lengkap 12 Wakil Menteri Jokowi

Kepala Negara kembali memberikan contoh seperti kementerian desa yang harus mengontrol 75 ribu desa melalui Dana Desa. Alhasil, posisi itu kementerian itu membutuhkan Wamen.

"Siapa yang ngontrol dananya? siapa yang ngontrol bahwa anggaran sampai. Tujuannya ke sana meskipun ada yang gugat, saya kira enggak ada masaah," imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membantah bahwa Kabinet Indonesia Maju telah gemuk karena pemerintah menambah 12 Wamen di 11 kementerian itu. Pasalnya, Jokowi menilai, penambahan Wamen itu dilakukan agar kementerian tersebut bisa berjalan efektif.

"Ini tidak masalah banyaknya dong. Pekerjaan apa yang dikerjakan. Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit. Organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini