Demokrat Tolak Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 27 November 2019 07:48 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 27 337 2134886 demokrat-tolak-wacana-penambahan-masa-jabatan-presiden-Uxp2F84VwT.jpg Ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar menegaskan, menolak wacana penambahan masa jabatan presiden dalam amandemen UUD 1945. Ia meminta wacana ini segera disudahi.

“Iya (menolak-red). Saya mengimbau wacana penambahan masa jabatan Presiden ini sebaiknya disudahi,” kata Renan saat dihubungi Okezone, Rabu (27/11/2019).

Ia tidak ingin perkembangan demokrasi saat ini berjalan mundur gara-gara wacana penambahan masa jabatan presiden. “Jangan berjalan mundur ke masa di mana kelonggaran masa jabatan presiden bisa cukup lama yang faktanya selalu memundurkan demokrasi kita,” tuturnya.

Terpisah, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari menegaskan partainya memiliki sikap masa jabatan presiden tidak perlu dirubah. “Kalau untuk itu, kami masih tetap melihat pembatasan periode jabatan Presiden dua kali periode sudah sesuai dengan semangat reformasi, sehingga tidak perlu ada perubahan apapun,” kata Fatul kepada Okezone.

PKS. (Ilustrasi/Okezone.com)

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya mendapatkan usulan masa jabatan Presiden ditambah dari dua menjadi tiga periode. Namun, pihaknya enggan menanggapi secara lebih lantaran hanya sebatas usulan.

Sementara, PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak pernah menyuarakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amandemen terbatas UUD 1945.

Baca Juga : Disambangi Pimpinan MPR, PKS Tegaskan Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode

"PDI Perjuangan tidak menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan, karena kami berkomitmen terhadap semangat reformasi, kekuasaan presiden itu dua kali berdasarkan konstitusi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Depok, Jabar, Jumat 22 November 2019.

Baca Juga : Fadli Zon Anggap Usulan 3 Periode Masa Jabatan Presiden Sangat Berbahaya

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini