Menko PMK Ingin Tak Ada Lagi Perbedaan Data Kependudukan

Sarah Hutagaol, Okezone · Selasa 26 November 2019 21:21 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 26 337 2134819 menko-pmk-ingin-tak-ada-lagi-perbedaan-data-kependudukan-1FECMt8i5H.jpg Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto : Humas Kemenko PMK)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan kembali prihal visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin tahun 2020-2025 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Salah satu visi-misi tersebut, kata Menko PMK, sangat terkait dengan data yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Muhadjir Effendi (Fot: Okezone.com)

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dibutuhkan data yang berkualitas dan seragam baik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan maupun untuk pelaksanaan yang terpadu pada semua pihak. Namun hingga saat ini kondisi data di Indonesia masih sangat beragam.

"Misalnya jumlah penduduk Indonesia apabila didasarkan dari data BPS dan Bappenas ada perbedaan dengan data dari Dukcapil Kemendagri," ujar Menko PMK Muhadjir, Selasa (26/11/2019).

Perbedaan ini, kata Menko PMK, menjadi signifikan apabila misalnya dikaitkan dengan penyediaan bahan pangan bagi selisih penduduk dari kedua data tersebut. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan.

"Bapak Presiden sendiri pernah berucap bahwa kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai Kementerian dan Lembaga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah. Untuk itu diperlukan satu data kependudukan," tuturnya.

Baca Juga : Istana Respons soal Pengakuan Agnez Mo Tak Berdarah Indonesia

Muhadjir mengatakan, untuk membangun satu data kependudukan diperlukan sinkronisasi antara data dari Dukcapil Kemendagri yang de jure dan teregistrasi sesuai dokumen kependudukan, dengan BPS yang dilakukan secara de facto melalui sensus, survey.

Menurut Menko PMK, Sensus Penduduk tahun 2020 merupakan sensus penduduk yang ke-7. Sensus ini merupakan mandat dari Undang-undang serta rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan menggunakan metode kombinasi, sensus penduduk 2020 diharapkan menghasilkan data yang kridibel dan valid. Dapat menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.

Selain itu, data Hasil Sensus Penduduk 2020 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk evaluasi pembangunan: RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan perencanaan berbagai bidang.

Menko PMK menambahankan, bahwa data sensus penduduk sangat dibutuhkan untuk mendukung agenda strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Utamanya yang terkait dengan bidang PMK. "Kemenko PMK akan terus mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 bersama dengan Kementerian dan Lembaga," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini