nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Didorong Ratifikasi Konvensi Internasional soal Penghilangan Paksa

Fadel Prayoga, Okezone · Selasa 26 November 2019 18:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 26 337 2134745 pemerintah-didorong-ratifikasi-konvensi-internasional-soal-penghilangan-paksa-pW7yH9JUP1.JPG Diskusi publik tentang pelanggaran HAM (Foto: Okezone.com/Fadel Prayoga)

JAKARTA - Pemerintah didesak untuk melalukan ratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan semua orang dari upaya penghilangan paksa.

Desakan itu muncul dari berbagai elemen masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Asia Federation Against Involuntary Disappearance (AFAD).

Ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional, di mana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional.

Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma mengatakan, ratifikasi dibutuhkan sebagai upaya preventif dari negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya, seperti peristiwa 1965-1966, Timor-Timur 1975-1999, Tanjung Priok (Jakarta) 1984, Tragedi Talangsari (Lampung) 1989, Masa Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Papua, Penembakan Misterius (Petrus) 1981-1985, serta Penculikan aktivis 1997/1998.

"Keuntungan melakukan ratifikasi konvensi bagi Indonesia adalah memperkuat sistem legislasi dan supremasi hukum dalam negeri. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban," kata Feri dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Terlebih, Indonesia juga ditunjuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Non Permanent Members of UN Security Council) hingga 2020 serta terpilih kembali sebagai Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) periode 2020–2022 yang menunjukkan nama Indonesia diperhitungkan dalam aras politik global.

Menurut dia, pengesahan konvensi ini juga sejalan dengan salah satu rekomendasi DPR yang dikeluarkan pada tahun 2009 untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, butir ke–4.

“Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, rencana ratifikasi juga telah dua kali masuk dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yakni pada periode 2011–2014 dan 2015–2018. Pemerintah telah menandatangani Konvensi ini pada tahun 2010 silam.

"Penyertaan tersebut menjadi amat penting untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak korban seperti hak keadilan, hak kebenaran, hak reparasi dan jaminan ketidakberulangan sebuah peristiwa," kata dia.

Ia menilai dengan adanya sebuah ratifikasi nanti, maka bakal semakin menguatkan posisi politik Indonesia di mata dunia internasional.

"Penunjukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai Dewan HAM PBB periode 2020–2022, akan semakin relevan dan tidak hanya sebagi sebuah prestige semata," tutur Feri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini