nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Perpanjang Penahanan Sekda Jabar Nonaktif Iwa Karniwa

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 26 November 2019 18:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 26 337 2134738 kpk-perpanjang-penahanan-sekda-jabar-nonaktif-iwa-karniwa-DAIhIrX9m0.jpg Sekda Jawa Barat nonaktif, Iwa Karniwa (Foto: Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Meikarta di Cikarang.

"Tersangka IWK diperpanjang penahanan selama 30 hari kedua dari tanggal 28 November - 27 Desember 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Febri menjelaskan, diperpanjangnya masa penahanan Iwa Karniwa ini merupakan hal yang terakhir. Sehingga, dalam proses selanjutnya akan segera masuk ke proses meja hijau.

"Ini merupakan perpanjangan penahanan terakhir, sehingga dalam waktu dekat perkara ini akan dilimpahkan pada tahap berikutnya dan segera akan di sidang. KPK tengah memfinalisasi proses penyidikan ini," papar Febri.

KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) non-aktif Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Meikarta di Cikarang.

Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.

Iwa Karniwa

Selain Iwa, KPK telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini.

Bartholomeus diduga bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi ini yaitu, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, serta Fitra Djaja Purnama berupaya meloloskan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pembangunan proyek Meikarta.‎

Mereka diduga menyuap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,5 miliar yang uangnya disinyalir berasal dari PT Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk mengurus IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini