Hindari Pemimpin Otoriter, Masa Jabatan Presiden Tak Perlu Ditambah

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 26 November 2019 08:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 26 337 2134439 hindari-pemimpin-otoriter-masa-jabatan-presiden-tak-perlu-ditambah-dUVLi3pJ4h.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dalam amandemen UUD 1945 dinilai tidak tepat. Sebaliknya, pembatasan jabatan dua periode seperti sekarang ini sudah tepat.

Hal tersebut dikatakan Analis Komunikasi Politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin, Selasa (26/11/2019).

"Bagi saya, pembatasan masa jabatan presiden dengan dua periode dengan durasi per periode lima tahun seperti sekarang sudah tepat. Perlu ada pembatasan masa jabatan," katanya kepada Okezone.

Jebolan University of Leicester, Inggris, ini berpendapat pembatasan masa jabatan Presiden diterapkan demi menghindari lahirnya pemimpin yang otoriter.

"Dalam situasi ini ada adagium yang tepat dari Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power then corrupt absolutely," jelas Alvin.

Baca juga: Puan Maharani Angkat Bicara soal Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden

Jika wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi nyata, hal ini seakan membenarkan kekhawatiran publik bahwa ada indikasi politik atas perubahan amandemen kelima.

"Pembatasan masa jabatan ini juga menjamin akan regenerasi politik. Jangan sampai iklim regenerasi politik yang sudah baik di Indonesia ini malah mundur. Jokowi itu lahir (dari) proses regenerasi politik. Begitu pula nama-nama seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Risma, dan lain-lain," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya mendapatkan usulan masa jabatan Presiden ditambah dari dua menjadi tiga periode. Namun pihaknya enggan menanggapi secara lebih lantaran hanya sebatas usulan.

Sementara, PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak pernah menyuarakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amandemen terbatas UUD 1945.

"PDI Perjuangan tidak menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan, karena kami berkomitmen terhadap semangat reformasi, kekuasaan presiden itu dua kali berdasarkan konstitusi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Depok, Jabar, Jumat 22 November 2019.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini