Permintaan KPK soal Red Notice Sjamsul Nursalim Dianggap Sewenang-wenang

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 25 November 2019 17:34 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 25 337 2134255 permintaan-kpk-soal-red-notice-sjamsul-nursalim-dianggap-sewenang-wenang-iN2pLp5ES6.jpg Ilustrasi KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Interpol untuk menerbitkan red notice dalam upaya menangkap Sjamsul Nursalim dan Itjh Nursalim merupakan tindakan sewenang-wenang dan tindakan melawan hukum.

Guru besar Universitas Padjadjaran Bandung Prof. I Gde Pantja Astawa menyatakan langkah KPK merupakan tindakan berlebihan dan tidak berdasar hukum.

Baca Juga: KPK Minta Bantuan Interpol Tangkap Buronan Kasus SKL BLBI Sjamsul Nursalim & Istrinya 

Sjamsul Nursalim

“Bahkan saya menilai tindakan KPK soal red notice itu adalah tindakan sewenang-wenang berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad),” kata Gde Pantja Astawa, Senin (25/11/2019).

Dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b tersebut ditentukan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila tindakannya bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatab hukum tetap. Menurut dia, tindakan KPK yang sewenang-wenang soal red notice juga merupakan tindakan yang tidak masuk akal atau tidak beralasan (kennelijk onredelijk).

Ada tiga hal yang, menurut ahli hukum tersebut, mendasari pendapatnya. Pertama, dalam putusan Kasasi MA secara tegas disebutkan bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) tidak melakukan perbuatan korupsi, juga tidak terbukti merugikan keuangan negara. Dia menilai, apa yang dilakukan SAT sebagai Kepala BPPN hanya menjalankan kewajiban dan melaksanakan perintah jabatan.

“Kedua, oleh karena dalam perkara SAT yang didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan SN dan IN telah diputuskan MA bahwa SAT tidak terbukti melakukan perbuatan pidana korupsi, maka mutatis-mutandis SN dan IN juga tidak melakukan perbuatan korupsi," urai dia.

Baca Juga: Permintaan Bantuan ke Interpol Dipermasalahkan, Ini Jawaban KPK soal Sjamsul Nursalim 

“Ketiga, Putusan Kasasi MA itu sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Suka atau tidak suka, fakta adanya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap harus diterima dan dihormati,” sambung Pantja Astawa.

Dengan tidak terbuktinya kerugian negara, kata dia, maka tidak ada satu pun orang bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, termasuk SN dan IN.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini