nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kuasa Hukum TW Menilai Eksepsi Terdakwa Pemalsuan Akta Tidak Cermat

Rizka Diputra, Jurnalis · Senin 25 November 2019 11:17 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 25 337 2134035 kuasa-hukum-tw-menilai-eksepsi-terdakwa-pemalsuan-akta-tidak-cermat-MtpWvdHrZc.jpg Kuasa Hukum Tomy Winata, Maqdir Ismail (Foto: Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA - Kuasa hukum Tomy Winata (TW), Maqdir Ismail menilai bahwa eksepsi pemilik PT Geria Wijaya Prestige (GWP) atau Hotel Kuta Paradiso Bali, Harijanto Karjadi yang berstatus terdakwa tidak cermat dan tak masuk logika hukum. Hal itu disampaikan Maqdir menanggapi eksepsi terdakwa dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, Selasa 19 November 2019 lalu.

“Kronologi yang disampaikan dalam nota keberatan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena piutang yang dialihkan oleh BPPN kepada PT MAS hanyalah tiga piutang dari kreditur yang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu Bank PDFCI, Bank Rama, dan Bank Dharmala,” ucap Maqdir, dalam siaran persnya kepada Okezone, Senin (25/11/2019).

Ia menjelaskan, kliennya membuat laporan lantaran telah menjadi korban tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa. Kliennya lanjut Maqdir, selaku kreditur PT GWP memiliki kepentingan. Akibat tindak pidana yang dilakukan, aset yang digunakan sebagai jaminan utang pun menjadi hilang atau berkurang. Sehingga, kliennya lanjut Maqdir, mengalami kerugian sekitar USD20 juta.

Baca juga: Bantah Jemput Paksa, Polisi Klaim Hanya Cek Kondisi Kesehatan Hartono Karjadi di Singapura

"Sehingga, laporan yang dibuat oleh klien kami telah memenuhi pengertian Pasal 108 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 1 angka 24 KUHAP tersebut.

Maqdir menjelaskan, perihal gugatan kliennya terhadap PT GWP terkait dengan wanprestasi, itu tidak ada relevansinya dengan perkara/laporan pidana tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP) dan penggelapan sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan utang (Pasal 372 KUHP) sehingga perkara pidana tidak berkaitan dengan sengketa kepemilikan.

Baca juga: Polri Bantah Jemput Paksa Buronan Hartono Tanpa Izin Otoritas Singapura

"Adanya perkara perdata yang diajukan oleh klien kami terhadap GWP tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghentikan atau menunda proses pidana karena gugatan yang diajukan tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan," kata Maqdir.

Dalam perkara ini lanjut dia, juga tidak menyangkut mengenai sengketa kepemilikan, melainkan tentang dugaan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan penggelapan sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan utang.

Sedangkan perihal proses pidana yang sedang berlangsung ini kata Maqdir, pihak terlapor Hartono Karjadi (kakak Harijanto Karjadi-red) sebenarnya telah melayangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan pada September 2018 silam terhadap Kapolri dan Direskrimsus Polda Bali. Namun, hukum memutuskan menolak gugatan praperadilan itu dan memenangkan Polda Bali dengan nomor register 100/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.tgl 17 September 2018.

"Dalam praperadilan tersebut juga disampaikan terkait legal standing Tomy Winata dan adanya laporan polisi di Direktorat Pidum Bareskrim Polri, namun diputuskan bahwa tidak ada hubungannya dan relevansinya terhadap tindak pidana yang sedang berjalan saat ini," tuntasnya.

Untuk diketahui, jaksa sebelumnya mendakwa Harijanto bersama kakaknya Hartono Karjadi (DPO) memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang menyebabkan TW mengalami kerugian sekitar USD20 juta.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara pada dakwaan kedua dan ketiga, jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 266 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 ayat juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini