Share

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Disebut Tak Berlaku untuk Kepemimpinan Jokowi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Minggu 24 November 2019 15:34 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 24 337 2133813 wacana-penambahan-masa-jabatan-presiden-disebut-tak-berlaku-untuk-kepemimpinan-jokowi-6WreWCEtvA.jpg Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (Foto : Okezone.com/Arie)

JAKARTA - Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode diyakini Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun tidak berlaku untuk kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Refly menyebut wacana tersebut diberlakukan untuk kepemimpinan selanjutnya.

Demikian diungkapkan Refly saat menghadiri diskusi bertema 'Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden' di sebuah rumah makan di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Setpres)

"Apapun yang berubah untuk konstitusi ke depan itu tidak akan berpengaruh pada masa jabatan Presiden Jokowi. Baik itu masa jabatan yang diperpanjang atau masa jabatan yang dikurangi," kata Refly.

Sejauh ini, kata Refly, ada dua usulan yang mengemuka terkait wacana perubahan masa jabatan presiden. Dua usulan tersebut yakni, masa jabatan presiden ditambah menjadi enam hingga tujuh tahun dan hanya satu periode serta usulan lima tahun jabatan namun tidak boleh memimpin dua periode selama berturut-turut.

"Saya kira harus sungguh-sungguh memikirkan tentang dua usulan ini, yaitu masa jabatan satu periode saja tapi dengan durasi 6-7 tahun, atau boleh lebih dari satu periode tetapi tidak berturut-turut," katanya.

Baca Juga : PDIP Bantah Wacanakan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Menurut Refly, ada sisi keuntungan ketika jabatan presiden ditambah menjadi enam hingga tujuh tahun dalam satu periode. Keuntungan tersebut yakni presiden terpilih nantinya tidak terbebani atau terganggu dengan keinginan untuk dipilih kembali pada periode selanjutnya.

"Jadi satu kali saja sesudahnya tidak perlu dipilih kembali," ujarnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini