nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Seret Tersangka Penyuap Eks Bupati Bengkayang ke Meja Hijau

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 22 November 2019 19:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 22 337 2133337 kpk-seret-tersangka-penyuap-eks-bupati-bengkayang-ke-meja-hijau-rgYVTzaIRv.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidangkan tersangka penyuap mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Nelly Margaretha. Nelly akan segera disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, dalam waktu dekat.

KPK sendiri telah melimpahkan berkas penyidikan Nelly Margaretha ke tahap penuntutan pada hari ini. Nelly akan disidang terkait kasus dugaan suap pengerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019.

"Penyidikan untuk tersangka NM telah selesai. Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tahap 2 untuk tersangka NM (swasta)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

Sejauh ini, kata Febri, penyidik KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 51 saksi dari berbagai unsur untuk tersangka Nelly Margaretha. 51 saksi tersebut terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang periode 2019-2024, Wakil Bupati Bengkayang.

Febri Diansyah. (Foto: Okezone.com/M Rizky)

Kemudian, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Bengkayang, Kepala Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Camat Monterado, Swasta, serta Ibu Rumah Tangga

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Suryadman Gidot (SG) sebagai ter‎sangka kasus dugaan suap terkait pembagian proyek di ruang lingkup kekuasaannya. Suryadman ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.

Enam orang lainnya yakni Kadis PUPR Kabupaten Bengkayang, Alexius (AKS), dan sisanya merupakan pihak swasta. Pihak swasta yang turut jadi tersangka dalam kasus ini yaitu, Rodi (RD), Yosef (RF), Nelly Margaretha (NM), Bun Si Fat (BF), dan Pandus (PS).

Suryadman Gidot diduga menerima suap‎ sebesar Rp340 juta dari pihak swasta yang akan mengerjakan proyek di Bengkayang. Uang tersebut diterima Suryadman melalui Kadis PUPR Bengkayang, Alexius.

Awalnya, pada Suryadman meminta uang kepada Alexius dan Kadis Pendidikan Bengkayang, Agustinus Yan. Permintaan uang tersebut dilakukan atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-P tahun 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Kemudian Alexius dan Yan diminta menghadap Suryadman. Pada pertemuan tersebut, Suryadman diduga meminta uang kepada Alexius dan Yan masing-masing sebesar Rp 300 juta. Uang tersebut diduga untuk kebutuhan pribadi Suryadman.

Atas permintaan tersebut, Alexius menawarkan beberapa‎ rekanan pihak swasta untuk mengerjakan proyek penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal ini dilakukan karena uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari Bupati.

Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung, Alexius meminta ‎setoran sebesar Rp20 sampai 25 juta, atau minimal sekira 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp 200 juta.

Kemudian, Alexius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Alexius menerima uang dari beberapa rekanan yakni Bun Si Fat sebesar Rp120 juta. Kemudian Pandus, Yosef, dan Rodi menyerahkan Rp160 Juta. Sedangkan Nelly menyetorkan Rp60 juta.

Total, Alexius menerima Rp340 juta dari rekanan pihak swasta tersebut. Uang tersebut rencananya akan diserahkan Alexius untuk Suryadman sesuai dengan permintaan sebelumnya.

Sebagai penerima suap, Suryadman dan Alexius disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara lima pihak swasta sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini