Share

Indonesia Bisa Kembali ke Orde Baru jika Masa Jabatan Presiden Ditambah

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 22 November 2019 09:32 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 22 337 2133029 indonesia-bisa-kembali-ke-orde-baru-jika-masa-jabatan-presiden-ditambah-cbElhjqacZ.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi munculnya wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. PKS menilai jika wacana itu terwujud maka akan memunculkan lagi rezim negara orotiter dan oligarki seperti era Orde Baru.

“Adanya pemikiran untuk memperpanjang (masa) kekuasaan (Presiden) akan menjadi cikal bakal lahirnya oligarki dan otoritarianisme,” kata Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin kepada Okezone, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Gerindra Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Ditambah

Menurut Suhud, pemikiran penambahan jabatan Presiden menjadi tiga periode akan membawa Indonesia mundur ke masa Orde Baru.Ilustrasi

Masa Orde Baru, tak ada batasan bagi Presiden berkuasa. Hasilnya, Soeharto bertahan selama 32 tahun sebagai Presiden dengan memanfaatkan kekuatan militer dan oligarki, menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Baca juga: Ada Wacana Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi 3 Periode

Karena kondisi negara makin genting dan penguasa dianggap makin semena-mena, Soeharto akhirnya diturunkan oleh mahasiswa bersama rakyat dalam demo besar-besaran pada 1998.

Setelah 1998, Indonesia masuk dalam fase reformasi dan menerapkan sistem demokrasi yang memberi ruang bagi sirkulasi kepemimpinan nasional. Masa kerja Presiden dibatasi dua periode atau 10 tahun.

“Sistem demokrasi yang kita bangun saat ini walaupun belum sempurna dan masih perlu perbaikan, namun cukup memberi ruang yang luas bagi sirkulasi kepemimipinan nasional,” ujar Suhud.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya mendapatkan usulan masa jabatan Presiden ditambah dari dua menjadi tiga periode. Namun pihaknya enggan menanggapi secara lebih lantaran hanya sebatas usulan saja.

“Ada yang diusulkan menjadi tiga kali. Ya itu kan baru sebuah wacana ya,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 November.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini