Evaluasi BPJS Kesehatan, Menkes Minta Diagnosa Pasien Tidak Lebay

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 22 November 2019 04:32 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 22 337 2132980 evaluasi-bpjs-kesehatan-menkes-minta-diagnosa-pasien-tidak-lebay-sak0P0jIzh.jpg Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto saat dilantik Presiden di Istana (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah evaluasi dalam program BPJS Kesehatan dalam rapat terbatas Program Kesehatan Nasional.

Terawan mengatakan, pihaknya ingin pelayanan kesehatan bisa dilakukan dengan optimal dengan tidak melebihkan atau mengurangi pelayanan kepada pasien.

"Yang selama ini berlebihan akan kita lakukan evaluasi. Yang kurang akan kita perbaiki. Jadi begitu hasil rapat. Jadi, sudah ketemu ujung dan pangkalnya," kata Terawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 21 November 2019.

Terawan memastikan akan menindaklanjuti hasil rapat bersama Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti semua aturan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Saya pimpin langsung berdua untuk menyikapi, menindaklanjuti arahan yang terjadi, diskusi-diskusi di dalam rapat kabinet bahwa untuk pelayanan-pelayanan yang berlebihan, banyak pelayanan berlebihan, tidak sesuai dengan literatur yang ada, ya kita akan degradasi," sambungnya.

"Mana pelayanan-pelayanan yang belum sesuai dengan pelayanan yang ada kita naikkan. Karena semuanya harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," papar Terawan.

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Terawan meminta dokter untuk tidak berlebihan dalam mendiagnosa penyakit pasien dengan BPJS Kesehatan. Dia mencontohkan salah satu penyakit yang banyak diderita pasien BPJS Kesehatan yakni penyakit jantung yang mencapai tagihan sebesar Rp10,5 triliun.

"Kemudian adanya review dari jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa pengobatan dengan obat-obatan apalagi pencegahan tidak lebih efisien dibanding operasi, dan sebagainya. Jurnal sudah di-publish, di Washington Post juga mengatakan hal yang sama," tutur dia.

Dirinya ingin dokter yang melakukan tindakan stenting (katerisasi jantung) harus sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Seharusnya, sambung dia, tindakan operasi seperti itu memang harus sesuai dengan diagnosa penyakit.

Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu ingin pengeluaran untuk pasien dengan penyakit jantung bisa ditekan hingga mencapai 50%. "Banyak lho Rp10 triliun. Kalau bisa turun 50 persen saja, itu sudah membuat kita bahagia. Ada Rp5 triliun dihemat," imbuhnya.

Terawan juga menyoroti tagihan BPJS Kesehatan untuk pasien operasi cesar yang mencapai Rp5 triliun. Ia tak ingin dokter berlebihan dalam mendiagnosa pasien. Apalagi, tindakan cesar juga tak mengurangi angka kematian pada ibu dan anak.

"Kan percuma duit banyak dikeluarkan, karena itu perlu upaya preventif, dan edukasi pada masyarakat, menyiapkan sarana-sarana, sehingga yang punya potensi pada kematian, jadi bisa kita turunkan," sambung dia.

Terawan mengatakan, pihaknya tengah mengevalasi apa saja tindakan-tindakan yang disinyalir berlebihan tersebut kepada pasien. Pemerintah, lanjut dia, ingin pelayanan kesehatan masyarakat bisa dinikmati seluruh warga negara.

Sehingga, diagnosa dan tindakan yang disinyalir berlebihan itu akan dievaluasi dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan masyarakat. Selain itu, Terawan menyatakan bahwa tidak semua pasien sebenarnya mau di-sent hingga dioperasi cesar.

"(Nanti) akan membuat regulasi. Saya buat regulasi, beliau (Dirut BPJS) operator. Sehingga sustainable pembiayaannya," tuntasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini