KPK Periksa Dirut PT CMI sebagai Tersangka Suap Proyek Bakamla

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 21 November 2019 10:48 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 21 337 2132571 kpk-periksa-dirut-pt-cmi-sebagai-tersangka-suap-proyek-bakamla-AJH9jtZVxR.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi milik Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tersangka yang diperiksa itu yakni, Direktur Utama (Dirut) PT CMI Tekhnologi (CMIT), Raharjo Pratjihno (RP).

"RP, Direktur Utama PT CMI Tekhnologi diperiksa dalam ‎kapasitasnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Kamis (21/11/2019).

Baca Juga: Bos PT CMI Teknologi Dinilai Rugikan Negara Rp54 Miliar Terkait Proyek Bakamla 

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT CMI Tekhnologi (CMIT), Rahardjo Pratjihno (RP) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla, Leni Marlena (LM), serta Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma'ruf (JAM) pada 31 Juli 2019. KPK belum menahan para tersangka pasca-ditetapkan sebagai tersangka.

KPK 

Tak hanya itu, sebenarnya ada satu tersangka lainnya yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini yaitu‎. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo (BU). Namun, proses hukum terhadap Bambang Udoyo diserahkan ke POM TNI AL.

Keempatnya disinyalir telah melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) pada Bakamla RI tahun 2016. Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan sebesar Rp54 miliar.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bos PT CMI Tekhnologi Tersangka Suap Proyek Bakamla 

Atas perbuatannya itu, Leni Marlena dan Juli Amar disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini