nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi III ke Kapolri: Komunikasi Tingkat Polres Masih "Buruk" soal Kamtibmas

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 20 November 2019 19:13 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 20 337 2132373 komisi-iii-ke-kapolri-komunikasi-tingkat-polres-masih-buruk-soal-kamtibmas-t9MHtrjm1Q.jpg Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham saat RDP dengan Komisi III (foto: Okezone)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berpesan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz agar mengingatkan kepada anak buahnya dijajaran tingkat Polres, agar berkomunikasi dengan baik, agar lebih banyak mengetahui kondisi terkini di wilayahnya. Terlebih dengan dinamika kembali terganggunya situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) oleh para pelaku berpaham radikalisme hingga terorisme.

“Kapolres harus tanggap terhadap kondisi terkini keamanannya. Bagaimana menjaga keamanan lingkungan jika komunikasi dengan pejabat di daerah ataupun tingkat pusat diabaikan. Sementara yang ingin dikomunikasikan adalah mengenai Kantibmas di daerahnya,” kata Sahroni kepada Kapolri saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Polri, Rabu (20/11/2019).

 Baca juga: Kapolri Jelaskan Pencopotan Kapolres Kampar di Depan DPR

Bahkan kami yang berstatus anggota Komisi III DPR telah menyampaikan nama dan status kepada sejumlah Kapolres, terkait daerah pemilihan tapi kerap masih ada diabaikan. Jika kami sebagai anggota dewan saja bisa diabaikan, bagaimana masyarakat biasa?. Banyak sudah menyampaikan nama dan posisi, Kapolres menganggap enteng,” sambungnya.

Ahmad Sahroni

Dirinya juga menekankan, tanpa adanya komunikasi yang baik dapat berimbas pada pengabaian persoalan hukum ataupun menjadi biasnya arus informasi terhadap sebuah peristiwa kejahatan.

Baca juga: Polri Dilarang Pamer Kemewahan, Ini Tanggapan Wapres Maruf

“Misalkan, anggota dewan menerima aspirasi dari masyarakat mengenai kejahatan di daerah tersebut. Sebagai anggota dewan tentunya informasi tersebut harus disampaikan lebih lanjut kepada aparat polri terkait, dalam hal ini kepada Kapolres selaku pimpinan yang seharusnya mengenal baik kondisi keamanan di kota ataupun kabupaten tempatnya bertugas,” tuturnya.

“Atau ketika terjadi kejahatan luar biasa, sebut saja terorisme, sebagai pimpinan wilayah maka Kapolres harus dapat menyampaikan kepada pejabat pemerintah ataupun anggota dewan mengenai kondisi aktual, sehingga informasi tidak menjadi bias atau bahkan memunculkan hoaks,” pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini