nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi II Berencana Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 20 November 2019 18:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 20 337 2132365 komisi-ii-berencana-revisi-uu-pemilu-dan-pilkada-2ZElLHs9c6.jpg Gedung DPR (Foto: Ist)

JAKARTA - Komisi II DPR RI berencana melakukan revisi Undang-Undang tentang Kepemiluan seperti UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"Jadi, apa yang disampaikan KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menjadi bagian masukan dan koreksi ketika kita memulai proses revisi dan penyempurnaan UU tentang Kepemiluan. Itu kesimpulan rapat hari ini," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga: Soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres: Dengarkan Pendapat Publik 

Doli menjelaskan, ke depannya Komisi II DPR terlebih dahulu akan mengkaji secara menyeluruh dan komprehensif terkait apa esensi dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada lalu baru dilakukan revisi UU Kepemiluan.

"Bila memungkinkan mungkin bisa jadi ada alternatif, kita jadikan satu rezim yaitu rezim Pemilu saja. Jadi rezim Pemilu yang terdiri dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada," katanya.

Dijelaskannya, revisi UU Pilkada tidak akan digunakan untuk aturan hukum Pilkada 2020 karena prosesnya sudah berjalan sehingga tidak memungkinkan menggunakan aturan baru.

 Ilustrasi

Sebab, kata Doli, untuk revisi UU Pilkada belum menemukan materi yang sangat substansial dilakukan perubahan sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 menggunakan payung hukum UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Lalu, kalau misalnya nanti kita buka tanpa ada kesepakatan atau kesepahaman dari para stakeholder, materi-materinya apa saja, takutnya nanti waktunya cukup lama nanti bisa mengganggu tahapan yang sudah berjalan," ujarnya.

Baca Juga: DPR Minta Semua Pihak Tak Terburu-buru Simpulkan Rencana Evaluasi Pilkada Langsung 

Selain itu, pembahasan soal revisi UU kepemiluan itu akan dimulai Komisi II pada awal masa sidang Januari 2020 mendatang. Pembahasan itu termasuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) revisi UU tersebut.

"Nanti, kan pada sebelum masa reses masuk, kami akan tutup dengan rapat internal dulu, untuk membicarakan agenda di masa sidang berikutnya nanti di bulan Januari,” ujar Doli.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini