nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres: Dengarkan Pendapat Publik

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 20 November 2019 18:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 20 337 2132344 soal-wacana-evaluasi-pilkada-langsung-wapres-dengarkan-pendapat-publik-HDAjzhsmnm.jpg Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, evaluasi Pilkada langsung perlu kajian mendalam. Ia memilih untuk mencermati dinamika yang berkembang di DPR seraya mendengarkan pendapat publik. 

Ma'ruf berpendapat sistem itu tidak bisa sempurna. Selalu terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dahulu Pilkada lewat DPRD dianggap kurang demokratis sehingga reformasi meniscayakan pemilihan langsung.

Setelah Pilkada langsung diterapkan, nyatanya ada berbagai kelemahan, misalnya saja ongkos politik yang besar, politik uang, dan sebagainya.

"Nah, saya kira biar saja nanti berkembang akan dibicarakan oleh DPR dan juga mendengarkan pendapat publik mana nanti yang terbaik," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Mungkin ada cara-cara apakah bisa langsung tapi mengurangi dampak, atau memang dirubah tidak langsung lagi karena dampak tidak bisa dihilangkan. Saya kira kita biarkan nanti dikaji lebih dalam, mana yang terbaik kita terus cari saja. Mengkaji masalah, saya kira akan terus dilakukan," sambungnya.

Baca Juga: DPR Minta Semua Pihak Tak Terburu-buru Simpulkan Rencana Evaluasi Pilkada Langsung 

Ilustrasi

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan politik uang di Pilkada langsung mesti dicarikan solusinya secara bersama-sama. Selain itu, perlu dilakukan kajian yang teliti dan cermat mengenai evaluasi sistem pemilu tersebut.

"Nah, solusi yang kita cari harus lebih tepat, kewenangannya ada di DPR tapi mendengarkan pendapat publik ya kemudian perlu dibahas secara lebih mendalam saya kira. Kita lihat saja perkembangannya," tutur Ma'ruf.

Diwartakan sebelumnya, Kemendagri mendorong pelaksanaan Pilkada langsung untuk dikaji melalui riset. Kajian ini untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaannya selama ini. Hal tersebut dikatakan Plt Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar.

Baca Juga: PKS Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Kemendagri, kata dia, tidak dalam posisi untuk mendorong pelaksanaan Pilkada secara tak langsung seperti yang selama ini diberitakan.

"Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji, dan ini dilakukan melalui riset oleh beberapa lembaga yang kredibel dan realible," ujar Bahtiar.

"Hasil penelitian yang obyektif tersebut dengan mengutamakan kepentingan negara, lalu jadi bahan rekomendasi apakah tetap mempertahankan pilkada langsung atau mengubah nenjadi Pilkada tak langsung dengan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan, " ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini