Wapres Ma'ruf Ingin Masyarakat Diimunisasi Anti-Radikalisme dan Anti-Terorisme

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 20 November 2019 15:40 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 20 337 2132252 wapres-ma-ruf-ingin-masyarakat-diimunisasi-anti-radikalisme-dan-anti-terorisme-PzJPh8BhA6.jpg Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin saat Meberikan Keterangan Pers di Istana Wapres (foto: Okezone/Fahreza Rizky)

JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tengah berupaya melakukan imunisasi anti-radikalisme dan anti-terorisme kepada masyarakat. Hal itu dilakukan melalui pendidikan sejak PAUD hingga perguruan tinggi.

Imunisasi yang dimaksud adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap penetrasi suatu ideologi yang menggunakan kekerasan seperti terorisme ataupun radikalisme.

Baca Juga: Ma'ruf Amin Minta Ceramah di Rumah Ibadah Hindari Narasi Permusuha

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

"Kita melakukan imunisasi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme itu melalui pendidikan sejak PAUD sampai perguruan tinggi," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Ma'ruf mengatakan imunisasi antiradikalisme-terorisme juga bisa dilakukan oleh ormas keagamaan dan media massa. Karena itu penangkalan terorisme membutuhkan keikutsertaan dari semua pihak.

"Ya karena penanggulangan terorisme itu harus menyeluruh. Dari hulu ke hilir dan menyangkut berbagai aspek," ucapnya.

Dalam konteks pemerintahan, Ma'ruf mengatakan penanggulangan terorisme tidak hanya berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Tetapi juga melibatkan Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian.

"Nanti penyelesaiannya, ketika menghadapi deradikalisasi, di samping bagaimana kita melemahkan argumen-argumen, pandangan-pandangan teroris radikalis itu, juga harus dilakukan pembinaan dan pengelolaan, tak hanya dari segi pemahaman tapi juga ekonomi. Jadi menyangkut masalah ekonomi," imbuhnya.

"Karena memang penanggulangannya harus menyeluruh, terkoordinasi, dan terukur. Karena itu harus pertama, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai lembaga dan Kementerian," sambung Ma'ruf.

Ma'ruf juga menyoroti penerimaan atau seleksi aparatur sipil negara (ASN) agar tidak disusupi paham radikalisme ataupun terorisme. Kemenpan-RB bertugas memantau seleksi tersebut.

Namun demikian, lanjut dia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tetap menjadi garda terdepan dalam mengurusi hal ini. Karena melibatkan banyak sektor, maka dirinyalah yang mengomandoi strategi penanganan radikalisme dan terorisme.

"Saya kira itu kenapa maka perlu dilakukan oleh Wakil Presiden RI," tukasnya.

Diwartakan sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin pada Jumat 15 November 2019 mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas strategi komprehensif menghadapi terorisme dan radikalisme.

Baca Juga: Kasus Sukmawati, Wapres Ma'ruf Ingatkan Tokoh Tinggalkan Narasi Memancing Konflik 

Stop terorisme. (Foto: Okezone)

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga yang hadir antara lain Mendikbud Nadiem Makarim, dan Menteri Agama Fachrul Razi. Selain itu hadir pula perwakilan Kemenko Polhukam, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala BNPT Suhardi Alius.

Mendagri Tito mengatakan rapat tadi membahas strategi menghadapi terorisme dan radikalisme. "Intinya adalah pak Wapres ini meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand design, strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi khususnya terorisme," kata Tito. (fid)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini