nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Evaluasi Pilkada Lewat Riset, Hasilnya Dinilai Lebih Terukur

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 20 November 2019 13:56 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 20 337 2132202 evaluasi-pilkada-lewat-riset-hasilnya-dinilai-lebih-terukur-iV2YKHCs2b.jpg Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem Pilkada dievaluasi melalui riset. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas gelaran pilkada yang dilakukan selama ini.

Menurut pengamat politik dari Indonesian Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo, gagasan yang dilontarkan Tito sangat positif. Pihaknya pun sepakat dengan langkah yang diambli Tito dengan cara pendekatan akademik.

"Terkait wacana evaluasi pelaksanaan pilkada, saya sepakat dengan upaya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan holistik dengan pendekatan akademik agar proses evaluasinya terukur dan hasilnya bisa dijelaskan secara ilmiah," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).

Baca Juga: Usulan Mendagri Evaluasi Pilkada dengan Riset Dinilai Tepat 

Karyono mengungkapkan, riset yang dilakukan misalnya bisa dengan focus group discussion (FGD), indepth interview yang melibatkan pakar dan peneliti untuk evaluasi Pilkada langsung. Evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada.

Mendagri Tito Karnavian Foto: Ist

Melalui evaluasi yang holistik, kata Karyono, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, dan faktor banyaknya pelanggaran pun dapat terdeteksi. "Dari hasil evaluasi dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung," ujarnya.

Dua aspek yang secara garis besar yang harus dievaluasi, yuridis dan teknis. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat plus-minus antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD.

Menurutnya, ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan, stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), money politic, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi.

"Evaluasi menyeluruh itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD," ujarnya.

Baca Juga: Soal Pilkada Langsung atau Tidak, Mendagri Minta Dievaluasi Lewat Riset

Evaluasi sistem Pilkada secara langsung, kata Karyono, sudah lama menjadi perbincangan dan kerap menjadi perdebatan di publik. Diungkapkannya, sistem pemilihan langsung pernah diubah dan dikembalikan ke DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 2014.

Namun, undang-undang tersebut dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Karyono menambahkan, ada dua opsi terkait wacana evaluasi sistem pilkada yang mencuat di publik. Pertama, pemilihan langsung hanya digelar pada tingkat kabupaten/kota. Sementara pilkada tingkat provinsi digelar pemilihan secara tidak langsung alias melalui DPRD.

Adapun opsi kedua, ada alternatif kebijakan evaluasi pilkada secara asimetris. Kebijakan akan menghasilkan mekanisme daerah tertentu yang boleh digelar secara langsung dan daerah-daerah yang digelar secara tidak langsung.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini