JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem Pilkada dievaluasi melalui riset. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas gelaran pilkada yang dilakukan selama ini.
Menurut pengamat politik dari Indonesian Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo, gagasan yang dilontarkan Tito sangat positif. Pihaknya pun sepakat dengan langkah yang diambli Tito dengan cara pendekatan akademik.
"Terkait wacana evaluasi pelaksanaan pilkada, saya sepakat dengan upaya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan holistik dengan pendekatan akademik agar proses evaluasinya terukur dan hasilnya bisa dijelaskan secara ilmiah," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).
Baca Juga: Usulan Mendagri Evaluasi Pilkada dengan Riset Dinilai Tepat
Karyono mengungkapkan, riset yang dilakukan misalnya bisa dengan focus group discussion (FGD), indepth interview yang melibatkan pakar dan peneliti untuk evaluasi Pilkada langsung. Evaluasi secara sistematis dan holistik perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada.
Melalui evaluasi yang holistik, kata Karyono, bisa diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya biaya politik, dan faktor banyaknya pelanggaran pun dapat terdeteksi. "Dari hasil evaluasi dapat diketahui kelemahan sistem pemilihan langsung," ujarnya.
Dua aspek yang secara garis besar yang harus dievaluasi, yuridis dan teknis. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang terukur perlu ada studi perbandingan untuk melihat plus-minus antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan melalui DPRD.
Menurutnya, ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Misalnya, dengan memasukkan sejumlah variabel untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua sistem pemilihan dari aspek keamanan, stabilitas politik, ekonomi, perubahan sosial, budaya (perilaku pemilih), money politic, dan seberapa besar kedua sistem pemilihan bepengaruh terhadap tingkat korupsi.
"Evaluasi menyeluruh itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah akan tetap menerapkan sistem pemilihan langsung atau melalui DPRD," ujarnya.
Baca Juga: Soal Pilkada Langsung atau Tidak, Mendagri Minta Dievaluasi Lewat Riset
