nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi II DPR Dukung Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 20 November 2019 13:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 20 337 2132187 komisi-ii-dpr-dukung-pembentukan-provinsi-papua-tengah-qGqbqohrKL.jpg Komisi II DPR membahas pembentukan Provinsi Papua Tengah (Foto: Okezone/Harits Tryan)

JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah di Ruang Rapat Komisi II Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Dalam rapat itu, Koordinator Kajian dan Koordinator Morotarium, Bupati Puncak Willem Wandik menerangkan ihwal permintaan pemekaran Provinsi Papua Tengah muncul usai pemerintah menilai masih ada ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah.

Ia mengaku, sudah membicarakan wacana pemekaran tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pemekaran sebagai sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan.

"Sehingga, masyarakat Papua datang menghadap presiden, pada saat menghadap, presiden meminta pemekaran provinsi Papua dibagi menjadi sesuai dengan kebudayaan adat. Dan Timika menjadi wilayah ibu kotanya," ujar Willem dalam rapat.

Baca Juga: Mahfud MD Bertemu Parlemen Selandia Baru Bahas Persoalan Papua 

Dia berkata, sejauh ini masyarakat yang ada di tujuh wilayah adat sudah sepakat dengan pemekaran ini. Apalagi, sambung dia, Komisi II DPR RI juga setuju dengan pemekaran wilayah Papua Tengah.

Sebab itu, Willem berharap kajian Papua Tengah yang sudah diserahkan ke Komisi II DPR RI bisa rampung paling lambat Desember 2019.

"Kami para Bupati ini adalah bagian tangan panjang pemerintah pusat. Kami pemerintah para bupati sudah aspirasi masyarakat sudah lama memperjuangkan baik itu pemekaran ini sudah lama, kami para Bupati yang ada di Papua Tengah jadi mendorong perjuangan itu," ujarnya.

Baca Juga: Laut Papua Nugini Tercemar Limbah Nikel, Warga Jayapura Diimbau Waspada 

DPR

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung penuh rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah. Karenanya, dia menilai pemekaran tersebut merupakan pendekatan dalam peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi.

"Dan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi itu memang harus ada penyebaran sentra-sentra pelayanan publik, serta sentra-sentra aktivitas ekonomi itu," kata Doli.

Doli menekankan, dari beberapa pertemuan formal maupun informal, pihaknya sepakat untuk mempercepat pemekaran Papua Tengah. Hal itu sudah disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri agar dipercepat.

"Kami selalu memprioritaskan supaya ada komunikasi yang intensif, informasi yang sama, apa yang berkembang di Jakarta dengan yang berkembang di Papua atau sebaliknya. Informasi apa yang ada disana bisa kami ketahui," kata Doli.

"Jadi intinya adalah saya sebagai pimpinan Komisi II bahwa kami punya komitmen kuat untuk menjaga NKRI dan kami punya rasa yang sama dengan bapak-bapak di Papua dan untuk itu, kepentingan, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua juga menjadi komitmen kami," tutur Doli.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini