nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahfud MD Minta Komnas HAM Berikan Bukti Kuat Kasus HAM Masa Lalu

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 20 November 2019 11:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 20 337 2132132 mahfud-md-minta-komnas-ham-berikan-bukti-kuat-kasus-ham-masa-lalu-dnD2rEIZ7w.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone/Fahreza Rizky)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkomitmen menyelesaikan tarik ulur penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Ya itu akan diselesaikan," kata Mahfud usai menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 19 November 2019 malam.

Menurut Mahfud, selama ini Komnas HAM merasa memiliki bukti pelanggaran HAM masa lalu kepada Kejagung. Namun, Korps Adhyaksa justru mengembalikan berkas Komnas HAM dengan alasan diperlukan perbaikan terkait alat bukti.

Baca Juga: Komnas HAM Protes Pernyataan Jaksa Agung Terkait Kasus HAM Masa Lalu 

Tetapi, yang kembali diberikan Komnas HAM ke Kejagung hanya tanggapan, bukan bukti-bukti kuat kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kalau Komnas HAM punya bukti, kan selalu begitu. Jaksa Agung mengembalikan, 'nih Anda perbaiki', lalu bukan perbaikan yang diberikan, tapi tanggapan. Sampai berkali-kali itu. Nah, kita clear-kan aja itu," tandas Mahfud.

 Ilustrasi

Mahfud pun meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan bukti-bukti pelanggaran HAM masa lalu. Jikalau bukti tersebut kuat, dirinya siap membawanya ke pengadilan.

"Saya kira Komnas HAM cukup dewasa untuk tahu. Kalau memang bisa, ayo, saya yang bawa ke pengadilan," ujarnya.

Penyelesaian Non-Yudisial

Saat bertemu dengan empat orang parlemen Selandia Baru, Mahfud juga menjelaskan bahwa persoalan HAM di Indonesia ada tiga kategori, yakni masa lalu, masa kini dan masa depan.

Baca Juga: Bicara Kasus HAM, Aktivis Sebut Presiden saat Ini Tak Punya Beban Sejarah

Mahfud menyebut kasus pelanggaran HAM masa lalu kerap dijadikan komoditas politik. Namun, ia mengatakan itu tetap harus diselesaikan. Salah satu cara penyelesaiannya yakni lewat mekanisme non-yudisial.

"Lalu, saya jelaskan juga persoalan HAM di Indonesia itu ada yang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang masa lalu itu sudah sebenarnya selalu menjadi komoditas politik yang harus diselesaikan. Dan salah satu cara penyelesaiannya itu adalah ya kita menyelesaikan secara nonyudisial. Karena korbannya sudah tidak ada, pelaku tidak ada, buktinya juga sudah tidak ada," ujar Mahfud.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini