nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Aset First Travel, Mahfud MD Serahkan Kejagung Cari Jalan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 19 November 2019 20:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 19 337 2131944 soal-aset-first-travel-mahfud-md-serahkan-kejagung-cari-jalan-XD06doAt7I.png Menko Polhukam Mahfud MD

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah harus menerima putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keputusan penyerahan seluruh harta First Travel ke negara, bukan dikembalikan ke para jamaah yang gagal berangkat umroh. Sebab, putusan MA itu mengikat dan harus dilaksanakan.

Ia mengimbau kepada seluruh jamaah First Travel untuk mempercayakan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berusaha agar bisa mengembalikan harta yang telah dirampas negara.

Bos First Travel Kiki Hasibuan (Foto : Okezone.com)

Diketahui, Kasus First Travel telah selesai. Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara. Vonis itu diketok PN Depok dan dikuatkan di tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA). Namun, seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jamaah, melainkan dirampas negara.

"First travel disita negara, dan pemerintah tidak boleh tidak setuju. Setelah ada di pemerintah biarkan Kejagung mencari jalan," kata Mahfud saat wawancara khusus dengan iNews TV, Selasa (19/11/2019).

"Secara hukum, secara akademis, putusan MA tidak bisa dibatalkan pemerintah, ya sudah. Kalau menolak dengan alasan kasihan, besok akan ada masalah yang sama," imbuhnya.

Mahfud kembali mengaskan ketika MA sudah mengeluarkan putusannya, maka pemerintah harus setuju. "Kalau dalam kaidah fiqih keputusan hakim mengakhiri perkara. Kalau sudah final ya sudah, sekarang bagaimana administrasinya, bagaimana perdata, dan sebagainya," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, hal itu tidak sesuai dengan tuntutan. Sebab, First Travel dituntut agar barang bukti dan uang yang disita dapat dikembalikan kepada para korban.

"Asetnya First Travel ini kita nuntut agar barang bukti dan uang disita dikembalikan kepada korban. Tapi oleh pengadilan, itu disita untuk negara, ini kan jadi masalah," ucap Burhanuddin saat ditemui usai mengunjungi Paguyuban Pasundan di Jalan Aceh, Kota Bandung, Minggu 17 November 2019.

Baca Juga : Prabowo Jadi Menhan, Titiek Soeharto: Mudah-mudahan Bermanfaat bagi Masyarakat

Pihaknya akan membahas lagi dengan jajarannya terkait ada tidaknya upaya hukum lain agar aset First Travel dikembalikan kepada jamaah. Sejauh ini diketahui, tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan.

"Justru itu lagi kita bahas. Kita akan bahas apa upaya hukumnya ya," katanya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini