nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Minta Menpan-RB Perbaiki Sistem Rekrutmen CPNS

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 19 November 2019 19:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 19 337 2131923 jokowi-minta-menpan-rb-perbaiki-sistem-rekrutmen-cpns-V8AIJt48lS.jpg Menpan RB Tjahjo Kumolo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Jokowi meminta Tjahjo untuk memperbaiki sistem rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Dipanggil Bapak Presiden untuk mendengarkan tambahan arahan Bapak Presiden, berkaitan visi misi Bapak Presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. sekarang dalam proses," kata Tjahjo, Selasa (19/11/2019).

Baca Juga:  Menpan-RB Belum Laporkan Alih Status Pegawai KPK ke ASN

Tjahjo mengatakan, Presiden Jokowi juga ingin Kemenpan-RB membangun manajemen kinerja dan penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, sehingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek.

"Kemudian, arahan beliau juga menyangkut reformasi regulasinya juga. Harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, kemudian menerapkan IT dengan baik, juga reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital, itu juga diarahkan," tutur dia.

Presiden Jokowi Foto: Ist

Tjahjo menerangkan, dirinya dan Presiden Jokowi juga membahas bagaimana sistem pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien. Sehingga, kesimpulannya pemerintah harus membangun hubungan tata kelola yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang.

"Dalam konteks reformasi birokrasi itu Kemenpan RB sebagai koordiantor, tapi kami terpadu dengan Kemendagri karena menyangkut pemerintah daerah, kemudian di bawah koordinasi Kemenko Polhukam aspek stabilitasnya, dan ketiga dengan KSP pada hal-hal khusus, keempat adalah ORI, Ombudsman," ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ingin setiap program Kemenpan-RB bisa mempunyai target yang terukur dengan mencermati berbagai aspek mulai dari waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik.

"Kemudian diharapkan Kemenpan-RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi," ujarnya.

Baca Juga: Menpan-RB Pastikan Seleksi CPNS Dibuka Akhir Oktober 

Tjahjo menerangkan selama ini arahan yang disampaikan Kepala Negara itu memang sudah dijalankan namun belum maksimal. "Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," ujarnya.

Menurut dia, reformasi birokrasi digagas pemerintah tidak akan mengurangi jumlah PNS hingga penghasilannya. Pasalnya, Jokowi ingin 4 juta PNS ini bisa dimaksimalkan dengan tugas lainnya sehingga mempermudah dalam melayani masyarakat.

"Rentang jalur yang dirampingkan tidak mengurangi penghasilan pegawai negeri yang 4 juta ini, tapi tugas-tugas fungsional, apakah kepala desa, camat, dirjen, direktur, kasubdit dsb, memperpendek, sehingga masalah perijinan dan melayani bisa cepat," katanya.

"Sudah disampaikan di DPR saat pelantikan, visi misi, termasuk RPJMN kemarin juga intinya harus termonitor dengan baik, memangkas rutinitas. Yang 4,2 juta ASN kita tetap, mengurangi dan menyeleksi, dan mendidik 1,6 juta tenaga administrasi. Ini yang merangkap guru, perawat, dan tenaga pendidik," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini