nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ahok Tidak Perlu Keluar dari PDIP Jika Jadi Petinggi BUMN

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 19 November 2019 19:37 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 19 337 2131920 ahok-tidak-perlu-keluar-dari-pdip-jika-jadi-petinggi-bumn-pPurRKaAz5.jpg Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Foto: Youtube)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak perlu keluar dari keanggotaan partai apabila ditunjuk sebagai pimpinan perusahaan di salah satu BUMN.

"Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (19/11/2019).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto : Okezone.com/Fahreza)

Hasto mengharapkan publik agar tak terlalu khawatir bahwa penugasan Ahok di BUMN memiliki conflict of interest terhadap PDIP. "Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" ujarnya.

Hasto menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Ahon itu. Yang diketahui pihaknya, Erick Thohir sebagai menteri BUMN, melakukan semacam fit and proper test terhadap sejumlah tokoh. Selain Ahok, ada juga mantan komisioner KPK Chandra Hamzah.

"Kami serahkan seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan arah pengelolaan BUMN, punya background terhadap bisnis, strategi korporasi yang disebut BUMN tersebut," ulas Hasto.

Baca Juga : Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilakukan Secara Langsung

Terkait adanya protes dari Serikat Pekerja Pertamina, Hasto menjawab bahwa protes demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena apapun, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan tidak boleh ada organ di luar BUMN yang ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu.

"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," pungkas Hasto.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini