nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Pilkada Langsung atau Tidak, Mendagri Minta Dievaluasi Lewat Riset

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 19 November 2019 19:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 19 337 2131918 soal-pilkada-langsung-atau-tidak-mendagri-minta-dievaluasi-lewat-riset-UYQOy5jaAX.jpg Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pelaksanaan Pilkada dikaji melalui riset. Kajian ini untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaannya selama ini. 

Hal tersebut dikatakan Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri (Tito) betul-betul menginginkan Pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2020 Tetap Dilakukan Secara Langsung

Ilustrasi

Ditambahkannya, Kemendagri tak dalam posisi untuk mendorong pelaksanaan Pilkada secara tak langsung seperti yang selama ini diberitakan. Menurut Bahtiar, Mendagri Tito hanya menyampaikan agar gelaran Pilkada dievaluasi.

"Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji, dan ini dilakukan melalui riset oleh beberapa lembaga yang kredibel dan realible," ujar Bahtiar.

"Hasil penelitian yang obyektif tersebut dengan mengutamakan kepentingan negara, lalu jadi bahan rekomendasi apakah tetap mempertahankan pilkada langsung atau mengubah menjadi pilkada tak langsung dengan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan, " imbuhnya.

Terkait posisi strategis pelaksanaan Pilkada, ia menyampaikan Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud implementasi dari Pancasila dan UUD 1945, sekaligus sebagai konsekuensi dari negara demokrasi. Oleh karenanya, harus kita kawal dan kita sukseskan bersama," ujarnya.

Baca Juga: Wakil Ketua Umum Gerindra Dukung Pilkada Kembali ke DPRD

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini