nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pertambangan Masih Berlangsung, Petani Kendeng Minta Jokowi Tegas ke Pemprov Jateng

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 19 November 2019 16:15 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 19 337 2131809 pertambangan-masih-berlangsung-petani-kendeng-minta-jokowi-tegas-ke-pemprov-jateng-8WyxPb0WRr.jpg Ilustrasi demo petani Kendeng. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Para petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Kedatangan mereka untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) agar menjalankan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Koordinator Forum Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Gunretno mengatakan hasil KLHS menyatakan bahwa tidak boleh lagi keluar izin untuk kegiatan pertambangan di Pegunungan Kendeng.

Selain itu, Presiden Jokowi pun telah meminta Pemprov Jateng mengikuti hasil KLHS pada dua tahun lalu. Namun, hingga saat ini kegiatan pertambangan masih saja berlangsung.

"Kami malah punya beberapa bukti-bukti rekaman visual, kayaknya KLHS yang diperintahkan Pak Jokowi ini, tidak mau dilakukan di daerah. Ini kan terus bagaimana?," kata Gunretno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Pabrik Semen Masih Beroperasi, Petani Rembang Dirikan Tenda di Depan Istana

Gunretno menerangkan, pihaknya juga telah berdiskusi dengan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah agar KLHS dijadikan pijakan untuk membuat Pegunungan Kendeng menjadi kawasan yang dilindungi.

"Sekarang, kami merasa ini kayak ada pembiaran gitu. makanya kami sampaikan pak Moeldoko, bagaimana negara kita kalau pengrusakan ini terus dibiarkan, harus ada tindakan tegas," terang dia.

Menurut dia, penertiban pertambangan di Pegunungan Kendeng penting sekali dilakukan lantaran wilayah tersebut sudah mengalami kerusakan yang parah dan mengancam ketersediaan air.

"Jadi kami datang ke sini, berharap KLHS yang diperintahkan Presiden Jokowi dijalankan dan ditindaklanjuti semacam membuat instruksi presiden, atau peraturan, ini terserah pak Jokowi," kata dia.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini