nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Kasus Pengibaran Bintang Kejora

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 19 November 2019 14:27 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 19 337 2131740 tim-advokasi-bongkar-sisi-gelap-kasus-pengibaran-bintang-kejora-IgvMv1iEZ7.jpeg Tim Advokasi Surya Anta Cs terkait kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora (Foto: Okezone/Fahreza Rizky)

JAKARTA - Tim advokasi aktivis Papua mengungkap sisi gelap penanganan perkara Surya Anta Cs oleh Polda Metro Jaya. Menurut tim advokasi, banyak sekali kejanggalan dalam seluruh proses penanganan perkara dugaan pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara itu.

Anggota tim advokasi aktivis Papua, Oky Wiratama mengungkapkan polisi diduga melanggar peraturan pada saat melakukan penangkapan terhadap beberapa orang di Asrama Lani Jaya Depok. Polisi, kata dia, masuk ke dalam asrama secara sewenang-wenang dan tidak memberikan surat penangkapan.

"Setelahnya pihak Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan tanpa dihadiri dua orang saksi dari perwakilan RT/RW setempat, dan tanpa membawa surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri setempat, yang mana hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat (4) KUHAP," kata Oky saat jumpa pers di Gedung LBH Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Baca Juga: Berkas Lengkap, Enam Tersangka Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora Diserahkan ke Kejaksaan 

Tim advokasi juga menilai proses penetapan tersangka Surya Anta Cs unprosedural. Sebab, hanya dalam waktu dua hari sejak diterimanya laporan polisi, aparat langsung melakukan tindakan penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, memeriksa saksi dan menetapkan keenam aktivis Papua menjadi tersangka.

"Hal ini sangatlah tidak mungkin, dan tentu cermin dari ketidakprofesionalnya pihak kepolisian, karena untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka haruslah melampaui serangkaian tindakan yang sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Jo Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," tuturnya.

Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Berdasarkan beleid itu, manajemen penyidikan tindak pidana harus dimulai dengan panggilan saksi. Kemudian, dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai saksi, adanya dua alat bukti yang cukup, gelar perkara, lalu penetapan sebagai tersangka.

Baca Juga: Polda Metro Tak Hadir, Sidang Praperadilan Surya Anta Cs Ditunda 

Oky menambahkan, akses penasihat hukum kepada seluruh kliennya sangat dibatasi. Mereka tak diberikan akses untuk berdiskusi dengan kliennya sebelum pemeriksaan dilakukan. Kemudian, kuasa hukum tidak dibolehkan mendampingi pada saat pemeriksaan.

"Hal ini merupakan bentuk pembatasan akses penasihat hukum dan telah melanggar ketentuan Pasal 70 KUHAP," ujarnya.

Sisi gelap lainnya, Oky menambahkan, adanya penembakan selongsong peluru nyasar ke keluarga Surya Anta Cs yang sedang berkunjung ke rumah tahanan Mako Brimob. Tembakan asap 'salah sasaran' tersebut terjadi berkali-kali dan nyaris mengenai pihak keluarga.

"Kami meminta pihak kepolisian agar lebih profesional dan menggunakan jarak yang aman untuk berlatih sehingga tidak mengintimidasi apalagi mencelakai para tahanan dan keluarga," ujarnya.

Oky menduga telah terjadi diskriminasi terhadap penasihat hukum dan keluarga dalam berkunjung ke rutan Mako Brimob. Petugas memberi tahu bahwa Jumat 15 November 2019 jadwal kunjungan keluarga ditiadakan lantaran ada kegiatan pertemuan Kapolda seluruh Indonesia.

Namun, keluarga mendapat informasi bahwa pada tanggal tersebut Forum Kerjasama DPR dan DPD RI asal daerah pemilihan Papua dan Papua Barat justru bisa menemui Surya Anta Cs di Mako Brimob.

"Padahal, secara jelas pihak kepolisian menyatakan bahwa di hari tersebut waktu kunjungan tidak diadakan karena ada pertemuan Kapolda seluruh Indonesia," kata Oky.

Sisi gelap lainnya yakni, adanya dugaan hakim tunggal praperadilan sengaja memperlama proses persidangan, ditambah lagi ketidakhadiran pihak Polda Metro Jaya pada sidang perdana 11 November 2019 tanpa memberikan alasan apa pun.

Tim advokasi menganggap perilaku ini ialah bentuk mencemooh hukum negara serta hak tersangka yang dilindungi di dalamnya, serta itikad tidak baik kepolisian dengan sengaja mengulur-ulur waktu agar praperadilan gugur dengan sendirinya bersamaan dengan pembacaan dakwaan.

Terakhir, Oky menyoroti proses pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat oleh polisi pada 18 November 2019 hanya diberitahukan melalui chat WhatsApp. Tindakan ini dinilai unprosedural dan cermin ketidakprofesionalan Polda Metro Jaya.

"Hal ini bertentangan dengan Pasal 75 Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang mengatur proses penyerahan tersangka dan barang bukti," kata Oky.

Sekadar informasi, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara pada Rabu 28 Agustus 2019. Keenam tersangka itu antara lain Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere. Mereka sebelumnya ditahan di Mako Brimob dan sekarang sudah dipindahkan ke Rutan Salemba. (ari)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini