nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wakil Ketua Umum Gerindra Dukung Pilkada Kembali ke DPRD

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 19 November 2019 11:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 19 337 2131635 wakil-ketua-umum-gerindra-dukung-pilkada-kembali-ke-dprd-RsrAIJX0dg.JPG Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut mendukung apabila pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai hasilnya nanti akan lebih baik.

"Saya pikir akan lebih efektif, efisien, dan produktif apabila pemilihan kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur, ke depan dikembalikan melalui DPRD," kata Dasco kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Tito Sebut OTT Bukan Prestasi, KPK Singgung Kontribusi Mendagri 

Ia menjelaskan alasan mendukung pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, yakni tidak melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Ilustrasi pemilu. (Foto: Dok Okezone)

"Sehingga tidak masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali wali kota/bupati di daerah masing-masing. Dalam UUD RI Tahun 1945 tidak tertulis secara gamblang pemilihan langsung. Bunyi Pasal 18 Ayat (4) UUD RI 1945: Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," jelasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kritisi Wacana Pilkada Kembali ke DPRD 

Sementara dari sisi politis, kata Dasco, pilkada langsung memiliki legitimasi yang kuat karena rakyat ikut terlibat langsung dalam memilih pemimpinnya. Namun di lain pihak, lanjut dia, dalam pilkada langsung ini pemerintah harus ekstrakeras menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat tetap terlindungi.

"Hal ini mengingat fanatisme antar-pendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat," imbuh wakil ketua DPR ini.

Dasco juga mengakui dengan sistem pilkada langsung yang ada saat ini tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Pasalnya untuk menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung membutuhkan biaya tinggi, akomodasi tim sukses, atribut kampanye, biaya kampanye akbar, pembiayaan saksi, dan lain-lain.

Baca juga: Mendagri Tito: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Ngaku Enggak Bayar, Saya Ingin Ketemu! 

"Dilihat dari penyelenggaraan, pilkada langsung memerlukan anggaran yang besar, mulai persiapan sampai pelaksanaan. Meskipun besar atau kecil anggaran bukan menjadi permasalahan utama. Permasalahan yang lebih substantif adalah bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur setelah terpilihnya kepala daerah di daerah tersebut," ungkapnya.

Meski sepakat mendorong pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, Dasco menilai hal itu perlu dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif oleh Komisi II DPR serta Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Awasi Ketat Netralitas ASN 

"Tentu setelah dikaji secara mendalam dan komperhensif oleh Komisi II DPR dan Kemendagri," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini