Eks Bupati Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara karena Terima Suap

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 18 November 2019 23:22 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 18 337 2131498 eks-bupati-talaud-dituntut-7-tahun-penjara-karena-terima-suap-IXVkoL6ZDF.jpg Bupati Talaud, Sri Wahyumi (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Sri Wahyumi bersalah karena telah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo. Padahal, suap itu bertentangan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dan Benhur Lalenoh terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

 Baca juga: Mantan Bupati Talaud Didakwa Terima Suap Rp519 Juta dari Pengusaha

Jaksa menyatakan bahwa Sri Wahyumi menerima suap lewat perantara Benhur Lalenoh. Atas perbuatannya, Benhur juga turut dituntut oleh Jaksa KPK dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, Jaksa juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Sri Wahyumi. Jaksa berharap hakim mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Sri Wahyumi berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun," ucap Jaksa.

 Baca juga: Bupati Talaud Diperiksa KPK sebagai Tersangka Penerima Suap Barang dan Jasa

Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut Sri Wahyumi dan Benhur tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagai penyelenggara negara, Sri malah menerima suap.

"Hal yang meringankan, sopan punya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum," jelas Jaksa.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi dan Benhur Lalenoh diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini